Berita

Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan, mengecam kebijakan pelonggaran operasional angkutan umum/Net

Politik

Longgarkan Angkutan Umum Di Tengah Pandemik, Pemerintah Khianati Perjuangan Melawan Covid-19

SELASA, 19 MEI 2020 | 12:22 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

RMOL. Kebijakan pemerintah yang melonggarkan pengoperasian angkutan umum di tengah pandemik telah meluluhlantakkan semangat perang melawan virus corona baru atau Covid-19.

Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan mengatakan, dengan dilonggarkannya pengoperasian angkutan umum membuktikan pemerintah tidak fokus dan konsisten melakukan pecegahan penyebaran dan penularan Covid-19.

"Ini sekaligus mengkhianati perjuangan sebagian besar masyarakat yang selama tiga bulan terakhir menghentikan aktivitasnya dan stay at home untuk menaati kebijakan dan imbauan pemerintah," ucap Edison melalui keterangan tertulisnya, Selasa (19/5).


ITW mengingatkan, pemerintah harusnya mengapresiasi partisipasi dan dukungan masyarakat untuk mensukseskan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan mudik.

"Tetapi sebaliknya, kenapa pemerintah justru melonggarkan operasional transportasi angkutan umum?" geram Edison.

Seharusnya, di tengah penerapan PSBB dan larangan mudik, pemerintah lebih memperketat pembatasan aktivitas. Agar upaya pemutusan rantai penyebaran dan penularan Covid-19 lebih maksimal.

Selain sangat mengecewakan publik, kebijakan pemerintah tersebut juga dinilai berpotensi membuat penyebaran dan penularan Covid-19 semakin tidak terkendali.

Sehingga PSBB dan larangan mudik serta upaya-upaya lainnya hanya akan menguras anggaran tanpa hasil yang sesuai harapan.

"Kebijakan Pemerintah melonggarkan operasional transportasi angkutan umum dengan alasan untuk dukungan percepatan penanganan Covid-19, sangat tidak rasional," demikian Edison.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kejagung Diminta Awasi Ekstra Proyek Pembangunan IKN

Selasa, 22 September 2026 | 22:15

Suahasil Beberkan Tiga Jurus Perkuat Pengawasan Bea Cukai, Apa Saja?

Selasa, 22 September 2026 | 21:51

KPK Didesak Periksa Nusron agar Tak Muncul Spekulasi Liar

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Jangan Omon-omon, Pelaksanaan MBG Harus Dipersempit ke Daerah 3T

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Raja Juli Sepi, Muncul Nusron

Selasa, 22 September 2026 | 21:12

Pakai Amine System, SP-ABG Pertamina Turunkan CO2 pada Gas jadi 5%

Selasa, 22 September 2026 | 21:07

Selebgram Jule Hanya Pemakai Etomidate, Bukan Pengedar

Selasa, 22 September 2026 | 20:54

Wacana Pencalonan Presiden-Wapres Cukup Didukung Dua Fraksi Ingkari Putusan MK

Selasa, 22 September 2026 | 20:36

KPK Kembali Sita Mobil Vinna Ledy Anggraheni Hasil Pemberian Pengusaha

Selasa, 22 September 2026 | 20:18

Swing Voters dan Pilkades Bekasi 2026

Selasa, 22 September 2026 | 19:59

Selengkapnya