Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo/Net
Janji Presiden Joko Widodo menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di bulan Mei tahun 1998 kembali ditagih untuk kali kesekian.
Janji Jokowi presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat pernah disampaikan dalam periode pertamanya dan debat Pilpres 2019 lalu.
Staf Divisi Pemantauan Impunitas Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Dimas Bagus Arya mengurai bahwa di periode pertamanya melalui nawacita Jokowi telah menerangkan secara eksplisit akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di bulan Mei.
“Seperti peristiwa Mei 98, penculikan dan penghilangan paksa terhadap aktivis tahun 1997-1998, peristiwa Trisakti semanggi 1 dan semanggi 2 dan sebagainya,†ujar Dimas kepada
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Senin (18/5).
Namun demikian, melihat konstelasi yang ada hari ini, Kontras merasa pesimis visi dan janji Jokowi akan tuntas ditunaikan. Rasa pesimisme itu muncul lantaran adanya kompromi Presiden Joko Widodo dengan sejumlah terduga pelaku pelanggaran HAM.
“Seperti Prabowo yang diangkat menjadi Menhan, terus ada beberapa figur-figur kayak Fachrul Rozi yang jadi Menteri Agama yang juga diduga melakukan kejahatan penghilangan paksa terhadap aktivis. Lalu ada banyak figur-figur militer lain yang tidak bersih secara catatan HAM,†tegasnya.
Selain itu, Jokowi lebih fokus pada agenda pembangunan dan agenda lain. Penyelesaian kasus HAM, sambungnya bukan prioritas di pemerintahan Jokowi.
“Kami menilai dalam masa pemerintahan Pak Jokowi, termasuk di termin kedua, langkah-langkah untuk melihat bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM bakal terselesaikan itu akan sangat kecil kemungkinannya,†demikian Dimas.
