Berita

Tepi Barat/Net

Dunia

Pakistan Tolak Rencana Pencaplokan Tepi Barat Oleh Israel

JUMAT, 15 MEI 2020 | 17:08 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

. Pakistan dengan tegas menolak rencana Israel untuk menganeksasi Tepi Barat yang seharusnya dimiliki oleh Palestina karena tindakan tersebut hanya akan mengancam perdamaian di kawasan.

Jurubicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Aisha Farooqi mengatakan, setiap pencaplokan wilayah Palestina yang diduduki akan menjadi pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

"Tepi Barat dan Lembah Jordan adalah wilayah Palestina, secara ilegal diduduki oleh Israel sejak 1967," ujar Farooqi pada Kamis malam (14/5) seperti dimuat Anadolu Agency.


"Pakistan mendukung posisi yang diadopsi oleh PBB dan OKI (Organisasi Kerjasama Islam) mengenai masalah Palestina dan menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menegakkan dan mendukung hak-hak Palestina," tegasnya.

Lebih lanjut, Farooqui juga mengatakan, Pakistan memperbarui seruan untuk membentuk negara Palestina yang layak, mandiri, dan berdampingan, sesuai dengan kesepakatan internasional, di mana Al Quds Al Sharif (Yerusalem) adalah ibukotanya.

Merunjuk kesamaan antara masalah Palestina dan wilayah Kashmir yang disengketakan, ia mengatakan dalam kedua kasus, pasukan pendudukan melanggar hak asasi manusia, mengubah struktur demografis, dan menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan.

"Kedua situasi ini memburuk dan menyerukan perhatian mendesak dari komunitas internasional," tambahnya.

Kashmir yang merupakan wilayah Himalaya sendiri memiliki mayoritas penduduk muslim. Wilayah tersebut diklaim oleh India dan Pakistan. Sebagian kecilnya juga disengketakan dengan China.

Sementara itu, Israel dikabarkan akan mulai melakukan pencaplokan Tepi Barat pada 1 Juli. Di mana pemerintahan persatuan yang dibentuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Benny Gantz telah menyepakati hal tersebut.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya