Berita

Dukungan Taiwan untuk masuk WHO/Net

Dunia

Tolak Syarat 'Satu China' Demi Masuk WHO, Taiwan: Kami Tidak Punya Cara Untuk Terima Sesuatu Yang Tidak Ada

JUMAT, 15 MEI 2020 | 14:17 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Taiwan dengan tegas menolak syarat China untuk mengakuti prinsip "Satu China" agar bisa bergabung dalam Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Beberapa waktu terakhir, Taiwan sangat gencar untuk melobi agar bisa menjadi bagian dari Majelis Kesehatan Dunia (WHA) yang akan diselenggarakan pekan depan.

Geram dengan permintaan tersebut, China mengatakan Taiwan hanya bisa berpartisipasi di bawah prinsip "Satu China", menjadi bagian dari negara tersebut, melansir Reuters.


Kementerian Luar Negeri China mengatakan pada Kamis (14/5) bahwa Partai Progresif Demokratik yang berkuasa di Taiwan menolak untuk melakukan hal tersebut sehingga fondasi politik bagi Taiwan untuk partisipasi WHO tidak ada.

Dalam konferensi pers di Taipei pada Jumat (15/5). Menteri Kesehatan Taiwan, Chen Shih-chung menegaskan kembali bahwa pihaknya tidak akan menerima syarat China.

"Saya tidak punya cara untuk menerima sesuatu yang tidak ada," kata Chen seraya menambahkan bahwa Taiwan tidak akan menyerah pada upaya menghadiri majelis kesehatan, meskipun belum menerima undangan.

Persoalan partisipasi Taiwan di WHO sendiri telah memicu banyak dukungan dari negara-negara berpengaruh seperti Amerika Serikat dan Australia yang juga memantik kemarahan China.

China mengatakan memiliki hak untuk mewakili Taiwan di panggung internasional. Sementara Taiwan mengatakan hanya pemerintahannya yang terpilih secara demokratis lah yang dapat berbicara untuk 23 juta orang Taiwan.

"Kami dapat mewakili rakyat kami sendiri. Kami berharap WHO dapat mengesampingkan pertimbangan politik, dan bersikap netral dan profesional," Wakil Menteri Luar Negeri Taiwan Kelly Hsieh.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya