Berita

Sanofi/Net

Dunia

Klarifikasi AS Jadi Prioritas, Sanofi: Akses Vaksin Covid-19 Untuk Semua Orang

JUMAT, 15 MEI 2020 | 13:33 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Prancis Emmanuel Macron dijadwalkan akan bertemu dengan para pejabat tinggi perusahaan raksasa farmasi multinasional, Sanofi pada 19 Mei untuk membahas akses vaksin Covid-19.

Pertemuan tersebut, dikatakan oleh seorang sumber merupakan respons pemerintah yang marah karena CEO Sanofi, Paul Hudson sebelumnya mengatakan, Amerika Serikat akan mendapatkan akses priotitas untuk vaksin Covid-19.

Sebelumnya, Sanofi memprovokasi kegemparan di mana Hudson mengumumkan bahwa Administrasi Makanan dan Obat AS (FDA) telah memberikan ulasan prioritas untuk produk sutimlimab Sanofi, yang menangani hemolisis pada orang dewasa yang menderita penyakit aglutinin dingin.


Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg News, Hudson mengatakan bahwa pemerintah AS memiliki hak untuk pemesanan di muka terbesar karena berinvestasi dalam mengambil risiko.

Mengklarifikasi hal tersebut, Hudson mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Financial Times pada Kamis (14/5) bahwa akses vaksin harus mencapai semua bagian dunia.

"Itu tidak pernah menjadi pilihan antara AS dan Eropa. Saya telah berkampanye untuk kesiapan Eropa untuk mengalahkan virus selama berbulan-bulan dan kita perlu mendapatkan vaksin untuk semua orang di seluruh dunia," ujar Hudson.

"Jika vaksin Covid-19 berhasil, Sanofi akan memanfaatkan kapasitas produksi globalnya sebagai pembuat vaksin terbesar ketiga di dunia," lanjutnya seperti dimuat CGTN.

Kendati begitu, pemerintah Prancis sudah telanjur geram. Perdana Menteri Edouard Philippe bahkan mengatakan, akses vaksin untuk semua adalah hal yang tidak dapat dinegosiasikan.

Uni Eropa juga menegaskan bahwa setiap orang harus mendapatkan akses yang sama ke vaksin.

"Vaksin terhadap Covid-19 harus menjadi barang publik global dan aksesnya harus merata dan universal," kata juru bicara Komisi Eropa, Stefan de Keersmaecker.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya