Berita

Ilustrasi vaksin Covid-19/Net

Dunia

Mantan Pejabat Depkes Ungkap Pemerintahan Trump Tidak Punya Rencana Untuk Memproduksi Vaksin Covid-19

JUMAT, 15 MEI 2020 | 13:11 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat tidak memiliki rencana untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin Covid-19, meski virus corona baru telah merenggut lebih dari 80.000 orang Amerika.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dr. Rick Bright yang dipecat dari jabatannya di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan karena telah memperingatkan kurangnya pasokan masker N95. Ia menyampaikan hal tersebut kepada anggota parlemen pada Kamis (14/5).

"Keputusan belum dibuat (mengenai) siapa yang akan divaksinasi terlebih dulu, bagaimana mengidentifikasi orang-orang itu, dan bagaimana meregangkan persediaan terbatas itu secara tepat," ujar Bright kepada subkomite Kesehatan Dewan Energi dan Pedagangan DPR AS.


"Ada banyak optimisme. Ada banyak harapan. Tapi itu tidak membuat vaksin. Ada banyak pekerjaan yang perlu dilakukan," lanjutnya seperti dimuat CGTN.

Dengan alasan itu, Bright mengatakan, sangat tidak mungkin bagi AS untuk melakukan vaksinasi dalam beberapa bulan ke depan.

Namun dalam sebuah wawancara, Presiden Donald Trump mengatakan, ia berharap, vaksin sudah bisa tersedia pada akhir tahun.

Sementara di Twitter-nya, Trump menyebut Bright adalah karyawan yang tidak puas. Ia juga mengatakan, Bright seharusnya tidak lagi bekerja untuk pemerintah.

Pandemik Covid-19 sendiri sudah sangat mencekik AS. Beberapa negara bagian sudah mendorong untuk dibukanya kuncian karena kondisi ekonomi yang semakin memburuk.

Departemen Tenaga Kerja mengatakan pada Kamis, hampir 3 juta orang Amerika telah mengajukan tunjangan pengangguran pada pekan lalu akibat pandemik yang membuat angka pengangguran menjadi 36,5 juta dalam delapan minggu terakhir.

Hingga saat ini, sebanyak 1,4 juta orang di AS dinyatakan terinfeksi virus corona baru dengan lebih dari 85.000 di antaranya sudah meninggal dunia.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya