Berita

Presiden Iran, Hassan Rouhani dan Presiden China, Xi Jinping/Net

Dunia

China: AS Tak Punya Hak Untuk Perpanjang Embargo Senjata Iran

JUMAT, 15 MEI 2020 | 12:30 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pertikaian Amerika Serikat dan China kian meluas dan seakan menciptakan dua kubu. Lantaran kali ini, China membela Iran atas upaya AS yang ingin memperpanjang embargo senjata PBB terhadap Teheran.

Misi China untuk PBB pada Kamis (14/5) mengatakan, AS tidak memiliki hak untuk memperpanjang embargo senjata PBB terhadap Iran karena sudah menarik diri dari kesepakatan nuklir (JCPOA) pada 2018.

"AS gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Resolusi 2231 dengan menarik diri #JCPOA. Ia tidak memiliki hak untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran, apalagi memicu snapback. Mempertahankan JCPOA adalah satu-satunya cara yang tepat untuk bergerak maju," cuit misi China seperti dikutip CGTN.


Pernyataan misi China tersebut merujuk pada ancaman AS untuk mengembalikan semua sanksi Iran di Dewan Keamanan PBB. Di mana Utusan Khusus AS untuk Iran, Brian Hook, secara terbuka mengonfirmasi strategi snapback AS tersebut pada Rabu (13/5).

Seorang pejabat AS yang tidak diidentifikasi pun mengatakan AS sudah memberitahu Inggris, Prancis, dan Jerman rencana tersebut.

Embargo senjata terhadap Iran sendiri akan berakhir pada Oktober, sesuai dengan kesepakatan JCPOA yang ditandatangani pada 2015 dengan AS, Rusia, China, Jerman, Inggris, dan Prancis, yang bertujuan untuk mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir.

Menurut Hook, AS sudah menyusun draft resolusi DK PBB untuk memperpanjang embargo senjata Iran. Namun untuk bisa diadopsi, draft tersebut memerlukan sembilan suara dari 15 anggota DK PBB, di mana lima anggota tetap, yaitu Rusia, China, AS, Prancis, dan Inggris, tidak mengajukan veto.

Terkait hal tersebut, Rusia dan China tampaknya sudah mengisyaratkan penolakannya untuk memperpanjang embargo senjata Iran.

"Ini konyol. Mereka bukan anggota, mereka tidak punya hak untuk memberi dorongan," ujar Dutabesar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia.

Di sisi lain, Iran sendiri memperingatkan bahwa kesepakatan nuklir akan mati selamanya jika embargo senjata terhadap dirinya diperpanjang.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya