Berita

Sirojudin Abbas menilai PSBB tidak bisa diterapkan dalam waktu yang lama/Net

Politik

Pengamat: PSBB Tidak Bisa Diberlakukan Untuk Jangka Panjang, Biayanya Mahal!

JUMAT, 15 MEI 2020 | 11:31 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah digunakan untuk menekan penyebaran virus corona baru (Covid-19), dinilai tidak bisa diberlakukan dalam waktu yang cukup panjang.

"PSBB tidak bisa diberlakukan untuk jangka panjang, karena biaya penerapan PSBB sangat mahal. Dan ditanggung oleh semua orang," ucap Pengamat Kesejahteraan dan Pembangunan Sosial, Sirojudin Abbas, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/5).

Direktur Eksekutif Saiful Mudjani Research and Consulting (SMRC) ini mengatakan, PSBB yang telah berjalan di 4 Provinsi dan 72 kabupaten/kota belum bisa dinyatakan berhasil. Sebab, menurut Sirojudin, tolak ukur keberhasilan PSBB tidak bisa hanya dilihat dari aspek kesehatan.  


"Misalnya, penurunan jumlah kasus warga tertular Covid-19," sebutnya.

Jika indikator keberhasilan PSBB hanya dilihat dari aspek kesehatan, jelas Sirojudin, pemerintah pun tidak bisa memastikan kapan wabah akan benar-benar berakhir.

"Sebab, di negara lain yang sempat menyatakan bebas penularan, seperti Korea, Singapura, dan Wuhan sendiri, justru mengalami gelombang kedua atau ketiga kenaikan infeksi Covid-19," beber jebolan University of California Berkeley ini.

Untuk itu dia melihat PSBB tidak bisa dijalankan dalam waktu lama. Sebab sudah dapat terlihat dampaknya sangat terasa di perekonomian rakyat, di mana konsumsi masyarakat menurun dan pertumbuhan ekonomi melambat.

"Berapa besar biaya sosial, ekonomi, dan politik yang sanggup ditanggung masyarakat dan pemerintah?" tegasnya.

Sirojudin pun menyarankan agar pemerintah memberikan pemahaman yang lebih masif lagi kepada masyarakat. Karena, ia berkesimpulan cara itu bisa membuat masyarakat dan negara melawan Covid-19, tapi dengan dampak ekonomi dan sosial yang rendah.

"Oleh sebab itu, indikator perubahan perilaku menjadi penting. Sebab, jika belum ada obat untuk mengatasinya, masyarakat memiliki kemampuan untuk mengontrol penyebarannya. Misalnya dengan melanjutkan gaya hidup sehat yang dipelajari selama periode PSBB," tutur Sirojudin Abbas.

"Misalnya, mengenakan masker, sering cuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak personal," demikian Sirojudin.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Rumah Dinas Kajari Bekasi Disegel KPK, Dijaga Petugas

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:12

Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas Apa?

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:10

Dualisme, PB IKA PMII Pimpinan Slamet Ariyadi Banding ke PTTUN

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:48

GREAT Institute: Perluasan Indeks Alfa Harus Jamin UMP 2026 Naik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:29

Megawati Pastikan Dapur Baguna PDIP Bukan Alat Kampanye Politik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:24

Relawan BNI Ikut Aksi BUMN Peduli Pulihkan Korban Terdampak Bencana Aceh

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:15

Kontroversi Bantuan Luar Negeri untuk Bencana Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:58

Uang Ratusan Juta Disita KPK saat OTT Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:52

Jarnas Prabowo-Gibran Dorong Gerakan Umat Bantu Korban Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:34

Gelora Siap Cetak Pengusaha Baru

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:33

Selengkapnya