Menaker Ida Fauziyah saat jadi narasumber di acara P2N-PBNU/Repro
Pemerintah akan memberi prioritas terhadap para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mendapatkan program Kartu Prakerja karena terdampak pandemik virus corona baru (Covid-19).
Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah saat menjadi narasumber diskusi daring yang digelar Perhimpunan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin-PBNU, Kamis (14/5).
Ida menjelaskan, berdasarkan data yang diterima Kemnaker ada sekitar 3 juta buruh yang menjadi korban PHK. Data ini diperoleh dari kantor Dinas Tenaga Kerja yang tersebar di seluruh daerah, sehingga dimungkinkan jumlah warga korban PHK lebih dari 3 juta orang.
Terkait dengan Program Kartu Prakerja, Ida memastikan bahwa warga yang menjadi korban PHK akan mendapatkan prioritas sebagai penerima program.
"Pemerintah memberi prioritas penerima Kartu Prakerja bagi korban PHK. Pendaftar Kartu Prakerja sebanyak 8,4 juta sedangkan jatahnya hanya 5,6 juta orang sehingga prioritasnya adalah para korban PHK," demikian kata politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kamis (14/5).
Dalam acara yang bertema "
Kontribusi publik untuk penyelematan dan pemulihan ekonomi di RUU Cipta Kerja Pasca Covid-19", Ida menjelaskan 6 langkah mitigasi terkait upaya pemerintah dalam menangani pandemik Covid-19.
Progam pemulihan itu diantaranya, stimulus ekonomi bagi pelaku usaha, meringankan 56 juta pekerja sektor formal dan jaring pengaman sosial pekerja sektro informal sebanyak 70,5 juta pekerja mendapat bansos pemerintah.
Selain itu pemerintah juga memberi prioritas kartu prakerja bagi korban PHK. Program lainnya adalah memperbanyak program padat karya tunai dan melindungi para buruh migran yang sudah di dalam maupun di luar negeri.
