Pemimpin oposisi Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim menentang penundaan pemungutan suara mosi tidak percaya atas kepemimpinan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin yang seharusnya diselenggarakan dalam pertemuan Parlemen pada 18 Mei.
Anwar mengatakan, koalisi pemerintah Perikatan Nasional tidak boleh menggunakan Covid-19 sebagai alasan untuk membatasi pemungutan suara pada 18 Mei karena langkah-langkah pencegahan akan dilakukan oleh staf.
"Tidak mudah mengatur ulang (kursi). Jika sudah selesai, maka harus ada proses. Kami merasa proses harus terus berjalan," kata Anwar dalam siaran langsung di akun Facebooknya pada Kamis (14/5).
Anwar menduga Perikatan Harapan tidak mengadakan pemungutan suara karena tidak yakin bisa memperoleh suara mayoritas di parlemen.
“Beberapa anggota parlemen saat ini, beberapa dari mereka menginginkan posisi di kementerian atau GLC. Jika mereka tidak mendapatkannya, mereka melompat," tuding Anwar seperti dimuat
The Star.
“Jadi, pada akhirnya, dunia politik seperti nilai-nilai dan prinsip-prinsip katak, bukan. Saya berharap dalam pemilihan umum mendatang, pemilih akan mencatat ini. Pilih seseorang yang memiliki prinsip dan idealisme," lanjutnya.
"Jangan (memilih) bagi mereka yang berdagang kuda," tegasnya menuding Muhyiddin yang berusaha mendapatkan dukungan dengan "menjual" posisi di pemerintahan.
Selain Anwar, Presiden Parti Amanah Negara, Mohamad Sabu juga mengkritik keputusan untuk tidak adakannya pemungutan suara pada 18 Mei. Dia mengatakan ini adalah cerminan dari kemarahan pemerintah Perikatan Nasional atas mosi tidak percaya yang diperdebatkan.
Mahathir Mohamad yang mengajukan mosi tersebut juga mengatakan keputusan itu tidak memenuhi aturan rapat Dewan Rakyat.
Sementara Ketua Dewan Rakyat, Mohamad Ariff Md Yusof mengatakan pertemuan pada 18 Mei hanya akan menampilkan pidato pembukaan oleh Yang di-Pertuan Agong, tanpa ada agenda lain.
Pertemuan parlemen pada 18 Mei adalah yang pertama sejak jatuhnya koalisi Pakatan Harapan dan mundurnya Mahathir sebagai perdana menteri.
