Eks Sekretaris BUMN, Said Didu/Net
Program Bantuan Sosial (Bansos) yang menjadi andalan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemik virus corona baru atau Covid-19 ternyata memiliki problem yang tidak diketahui publik.
Pasalnya, mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu, melihat adanya permainan dalam proses pengadaan Bansos.
"Karena faktanya pemerintah membeli bansos pakai pihak ketiga, dan pihak ketiga beli dari BUMN," ujar Said Didu dalam kuliah online yang digelar Institut Harkat Negeri dengan tema '
BUMN dan Pemulihan Ekonomi Terdampak Covid-19', Rabu (13/5).
Alur pengadaan bahan-bahan pangan yang akan dibungkus menjadi program Bansos pemerintah itu, menurut Said Didu, memberikan keuntungan bagi segelintir pihak yang terlibat.
"Pihak ketiga ini kemungkinan belinya dari Bulog. Kan berarti ada untung dong!," tegas mantan Komisaris PT Bukit Asam Tbk (PTBA) ini.
Seharusnya, lanjut Said Didu, pemerintah membuat kemudahan dalam proses pengadaan Bansos ini, sehingga proses distribusinya bisa lebih cepat. Misalnya dengan memberikan tanggung jawab kepada Bulog untuk menyalurkan langsung Bansos Sembako misalnya.
"Kenapa enggak bulog saja suruh nyiapin, kenapa mesti ada pihak ketiga bansos-bansos itu?," tanyanya.
"Tapi saya yakin ini karena ada kepentingan. Sehingga ya sudahlah. Si Bulog persiapkan saja beras, nanti yang beli disana si A kemudian bungkus di kasih merk, baru disebarkan," demikian Said Didu.
