Pakar politik dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam/Net
Peran lembaga survei yang kerap melakukan hitung cepat atau quick count pemilu dipertanyakan di tengah pandemik Covid-19.
Seharusnya, mereka bisa berperan aktif dalam menghadirkan data rakyat yang ekonominya terdampak corona dan membutuhkan bantuan sosial.
“Kalau pemilu, quick count menjadi patokan dan rata-rata menjadi acuan. Lalu ke mana lembaga quick count yang tingkat margin errornya hanya maksimal 2 persen?†tanya pakar politik dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/5).
"Mestinya lembaga quick count juga berkontribusi dong, misalnya berapa sebaran corona? Sampai kapan sebarannya? Ke mana lembaga yang dianggap valid ketika wabah membutuhkan perhitungan detail?" sambungya.
Padahal, kata Saiful, lembaga quick count seperti itu sangat dibutuhkan masyarakat bahkan pemerintah agar dapat segera mempercepat proses distribusi bansos. Sebab, data bansos kini tengah amburadul dan tidak tepat sasaran.
“Apakah momentum politik saja yang bisa mereka hadirkan data akurat? Tapi ketika mendata masyarakat terdampak corona tidak dapat bisa?†heran Saiful.
Selain itu, Saiful pun juga mempertanyakan peran Badan Pusat Statistik (BPS) yang merupakan lembaga yang kerap kali menyajikan saya yang selalu dianggap akurat tersebut.
"Semua seakan lepas tangan dan tidak dapat mengatasi kesemerawutan data bansos corona. Ini bisa berbahaya karena apabila yang seharusnya mendapatkan bansos tetapi tidak dapat, mereka bisa saja reaktif dan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama," pungkas Saiful.
