Pusat perbelanjaan Sarinah adalah bagian dari lintasan sejarah dan kenangan banyak kalangan, khususnya warga DKI Jakarta.
Karena itu, Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) maklum dengan atensi plus hiruk-pikuk publik mengenai keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terkait perubahan konsep bisnis Sarinah.
"Keputusan Erick Thohir yang akan mengembalikan khittah Sarinah menjadi sangat lokal atau Indonesia Friendly, pasti bukan hal mudah. Juga mungkin bukan hal yang diinginkan, tapi hal itu jelas diperlukan," kata Ketua Umum Almisbat, Hendrik D. Sirait di Jakarta, Senin (11/5).
Hendrik menuturkan, keputusan yang dikeluarkan Erick Tohir juga mencerminkan adanya pemahaman untuk menempatkan sekaligus gagasan tentang kemajuan yang relevan dengan tantangan dan semangat perubahan jaman, dengan penghormatan atas sejarah di saat bersamaan.
Kedua hal tersebut penting agar masyarakat Indonesia semakin memahami jati dirinya, sehingga dapat terkoneksi secara bermartabat dalam pergaulan komunitas global.
"Konsep "Indonesia Friendly" yang digagas Erick melalui Sarinah, di sisi lain sejalan dengan kebutuhan bisnis khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selama ini mereka memiliki cukup banyak kendala dalam menghadapi rezim perdagangan bebas," ujarnya.
Hendrik menambahkan, tantangan bagi UMKM dipastikan akan lebih berat di masa mendatang. Apalagi, sebagai negara yang tergabung Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), Indonesia ikut menyepakati komitmen APEC yang menargetkan Asia Pasifik menjadi wilayah perdagangan bebas pada 2020.
"Dengan konsep baru, kita tentu berharap Sarinah bisa menjadi salah satu etalase atau meja terdepan pelaku UMKM untuk mengatasi sekian banyak kendala di bidang pemasaran, eksibisi, kesepakatan bisnis, permodalan, dan lain-lain," jelasnya.
Urgensi perubahan konsep bisnis Sarinah, sambung Hendrik, juga sejalan dengan data Kementerian Koperasi dan UKM RI. Pada saat ini diperkirakan terdapat 59.2 juta pelaku UMKM dengan 5.400 unit usaha.
Dari jumlah unit itu, usaha Mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2 persen), usaha kecil 5,7 juta (4,74 persen), dan usaha menengah 3,73 juta (3,11 persen). Artinya secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional.
