Berita

Beras Bulog/Net

Nusantara

DPRD Karawang Geram Beras Bulog Untuk Masyrakat Pecah-pecah Dan Berkutu

SELASA, 12 MEI 2020 | 00:55 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi II DPRD Kabupaten Karawang ikut menyoroti persoalan buruknya kualitas beras yang sudah didistribusikan ke beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Anggi Rostiana Tarmadi, meminta Bupati Karawang segera mengintruksikan dinas terkait, agar Bulog Karawang segera menarik kembali beras pecah-pecah dan berkutu yang sudah dikirim ke beberapa kecamatan tersebut.

Bahkan, Komisi II meminta agar BPKAD tidak membayar beras dengan kualitas buruk tersebut, sampai pihak Bulog menggantikan dengan beras yang memiliki kualitas lebih baik.


“Serta harus diperjelas dulu beras berkualitas premium atau medium. Karena sebelumnya kan Bupati gembar-gembornya beras premium. Masa beras premium pecah-pecah sama berkutu kayak gitu,” kata Anggi, kepada Kantor Berita RMOLJabar, Senin (11/5).

Menurut Anggi, seharusnya pemerintah mengecek terlebih dahulu kualitas beras, sebelum didistribusikan ke setiap kecamatan.

Karena di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, rakyat justru harus mendapatkan asupan makanan dan gizi berlebih. Bukan malah disuruh makan beras berkutu.

“Jangan beri makan rakyat dengan beras yang banyak kutunya. Apalagi di tengah pandemik gini masyarakat kurang mampu harus mendapat perhatian masukan gizi yang baik, agar kesehatan dan asupan gizinya tetap terjaga dengan baik,” jelasnya.

Pihaknya terus memantau persoalaan bantuan sosial untuk masyarakat, baik dari provinsi maupun dari pemkab. ia juga akan segera membahas persoalannya di internal komisi II.

Jangan sampai distribusi beras ke setiap kecamatan ini tidak mengedepankan kualitas dan malah menjadi kesempatan oknum untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

“Besok akan kita bahas lebih jauh. Karena ini nanti menyangkut kesehatan masyarakat secara langsung. Kita harus tahu dulu itu jenis beras apa dan harganya berapa,” katanya.

Lebih lanjut, dia juga mempertanyakan asal usul beras berkutu yang didistribusikan ke masyarakat tersebut.

“Kita juga perlu tahu, darimana pengadaan beras yang pecah dan berkutu ini. Apakah ini beras produk petani Karawang, atau justru dari luar daerah?” tanya dia.

Di masa pandemik Covid-19 ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan dalam pengadaan beras untuk bansos. Aspek tersebut adalah menyelamatkan kesehatan dan kebutuhan pangan masyarakat, serta menyelamatkan ekonomi masyarakat, termasuk para petani lokal.

“Kalau kualitas berasnya bagus dan merupakan hasil dari petani lokal (Karawang), maka dua aspek tadi dapat terselamatkan,” pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya