Berita

Ketua DPR RI, Puan Maharani usai melakukan rapat gabungan bersama pemerintah membahas persoalan BPJS Kesehatan/RMOL

Politik

Puan Maharani Peringatkan Pemerintah, Relaksasi PSBB Jangan Sampai Menambah Kasus Covid-19

SENIN, 11 MEI 2020 | 13:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah berhati-hati dalam memberikan kelonggaran atau relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jika tidak ingin penyebaran wabah Covid-19 meluas.

Menurutnya, pemerintah harus berpikir panjang sebelum memutuskan untuk memberikan kelonggaran PSBB.

“Sama seperti ketika pemerintah menerapkan prinsip keberhatian sebelum memutuskan sebuah daerah diizinkan menjalankan PSBB, maka prinsip yang sama perlu diterapkan sebelum memutuskan untuk melonggarkan PSBB di sebuah daerah,” ujar Puan lewat keterangan tertulisnya, Senin (11/5).


Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini meminta pemerintah memperhatikan angka perkembangan pasien terjangkit Covid-19 yang hingg saat ini masih fluktuatif.

“Selain itu data lain menunjukkan kapasitas harian tes PCR masih belum mencapai target yang ditetapkan presiden, yaitu masih 5.000 spesimen per hari atau masih separuh dari target 10.000 spesimen per hari,” katanya.

Pihaknya meminta pemerintah menyertakan data dan analisa yang yang nantinya menjadi dasar penetapan kebijakan relakasi PSBB. Hal itu penting agar kasus infeksi baru tak kembali meningkat.

Mengenai alasan relaksasi PSBB demi menggairahkan perekonomian yang lesu akibat hantaman Covid-19, politisi PDIP ini menekankan kepada pemerintah untuk lebih fokus pda kesehatan masyarakat.

“Ini bukan tentang memilih antara roda ekonomi atau roda kesehatan, melainkan mencari keseimbangan bagaimana kedua roda itu tetap bergerak seiringan di tengah pandemik Covid-19,” bebernya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya