Beda Sikap Soal Data Pemilih Dan Data Penerima Bansos, Pengamat: Pemerintah Abaikan Wong Cilik

Data bantuan sosial (bansos) dari Pemerintahan Joko Widodo dinilai masih amburadul. Lantaran di lapangan masih banyak ditemui warga yang membutuhkan tapi belum menerima bantuan.

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, heran dengan sikap pemerintah pusat yang lamban memperbaiki data penerima bansos yang sangat dibutuhkan masyarakat terdampak Covid-19. Padahal, kalau data pemilih bisa cepat diperbaiki.

"Kalau soal data pemilih Pemilu penguasa semangat memperbaiki karena besarnya hasrat untuk terus berkuasa. Kalau data kemiskinan untuk diberi bantuan sosial kacau pendataannya dan tidak kunjung diperbaiki. Mereka hanya bersemangat untuk kekuasaan bukan bersemangat untuk membela wong cilik," ucap Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/5).

Bahkan, Ubedilah pun menduga selama ini data kemiskinan yang dimiliki pemerintahan Jokowi merupakan data yang boong.

"Selain itu kekacauan data kemiskinan juga memungkinkan adanya kesimpulan bahwa data kemiskinan yang dibuat penguasa selama ini ternyata ada bohongnya," terang Ubedilah.

Dengan demikian, Ubedilah mendesak agar pemerintah dapat segera memperbaiki data penerima bansos agar masyarakat yang terdampak Covid-19 dapat terbantu.

"Seharusnya penguasa lebih sigap dan lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan wong cilik. Kalau tidak segera diperbaiki tentang data kemiskinan tersebut berarti mereka para penguasa itu benar-benar mengabaikan wong cilik," pungkas Ubedilah.