Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Rep
PKS mengapresiasi desakkan MUI provinsi se-Indonesia kepada pemerintah agar menolak rencana kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China.
Meskipun, belakang rencana tersebut urung dilakukan oleh pemerintah karena masifnya desakan publik itu sendiri termasuk Dewan Pimpinan MUI.
"Pertama apresiasi dan salut untuk MUI. Menyuarakan jeritan hati masyarakat," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Senin (15).
Menurut Mardani, rencana mendatangkan 500 TKA asal China ke Sultra akan melukai psikologis masyarakat Indonesia menghadapinya pandemik Covid-19. Pasalnya, di sejumlah perusahan telah melakukan PHK, dan itu adalah masyarakat Indonesia sendiri.
"Ketika PHK dimana-mana, kehadiran TKA adalah ironi. Pemerintah perlu mendengar dan mengikuti desakan MUI. Kecuali pemerintah dianggap tidak punya hati nurani," demikian Mardani Ali Sera.
Dewan Pimpinan MUI se-Indonesia sebelumnya mendesak pemerintah segera menolak rencana kedatangan 500 TKA di wilayah Sultra. Bahkan, Dewan Pimpinan MUI memerintahkan jajaran MUI di akar rumput (grassroot) untuk melakukan pengawasan ketat terhadap TKA asal China di Indonesia.
"Mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menolak masuknya TKA khususnya yang berasal dari Negara China dengan alasan apapun. Seluruh jajaran Dewan Pimpinan MUI pada semua tingkatan (Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa/Nagari) dalam masa pandemik virus Corona ini, untuk mengawasi dan mengawal wilayahnya masing-masing dari keberadaan TKA tersebut," kata Jurubicara DP-MU KH. Munahar Muchtar, Sabtu lalu (9/5).
Diketahui, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut rencana ratusan TKA asal China yang akan dipekerjakan di pabrik baterai di Konawe, Sultra itu baru akan dimulai Juni hingga Juli 2020 mendatang. Karena itu, dia membantah akan mendatangkan TKA asal China itu dalam waktu dekat ini.
"Enggak ada lah. Orang itu berencana minta, setahu saya, saya juga baru dengar dari media malah. Dia itu nanti baru bulan Juni-Juli baru kejadiannya," kata Luhut dalam sebuah bincang santai yang disiarkan RRI, Minggu (10/5).
