Covid-19, Ekonomi Indonesia Masih Terjaga, Luhut: Tidak Boleh Bergembira Saja, Jika Penanganan Tidak Berimbang Akan Bahaya

Pemerintah tengah berusaha menghentikan penyebaran Covid-19, termasuk juga di antaranya upaya penyelamatan ekonomi. Namun begitu, saat ini beberapa wilayah sedang melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mau tidak mau berimbas pada perekonomian masyarakat.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini global ekonomi dunia menurun, begitu juga dengan Indonesia. Namun, menurutnya, dari berbagai sumber institusi ekonomi dunia, Indonesia masih dikategorikan termasuk dalam 'Tiga Ekonomi Asia' yang masih tumbuh. Tiga ekonomi Asia yang dimaksud adalah Indonesia 0,5 persen, India 1,9 persen, kemudian China sekitar dua persen.

"Jadi sebenarnya kita masih dalam posisi yang cukup bagus, tapi kita tidak boleh bergembira saja. Karena, kalau kita tidak mau menangani Covid-19 ini dan menangani ekonomi secara berimbang itu akan berbahaya," ujar Luhut dalam wawancara Bincang Khusus yang disiarkan RRI, Minggu (10/5).

"Kemarin sudah diumumkan kuartal pertama ini kita tumbuh 2,97 persen.  Kita berharap triwulan ini ya jangan di bawah nol lah, mungkin bisa dua persen atau 1,18 persen," lanjut Luhut.

Ia berharap wabah Covid-19 bisa bisa dikontrol, sesuai modelling yang telah disusun pemerintah. Pada Minggu ke-3 dan ke-4 Mei beberapa daerah akan mengalami penurunan kasus.

Meski begitu, ia mengatakan itu hanya modelling saja sebab semua berpulang pada disiplin masing-masing.

"Semua masyarakat diimbau harus patuh, tadi itu disebut pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan, dan disiplin. Jadi kuncinya harus dipegang, kalau nggak dipegang pemerintah mau bilang apa pun, ya nggak jalan juga."

Luhut mengatakan, kegotongroyongan yang saat ini mulai kendur dan hampir dilupakan, saat ini harus betul-betul ditumbuhkan lagi.

Ketika Presiden Joko Widodo berharap pada Mei ini kasus harus mulai menurun, menurut Luhut, itu kembali kepada masyarakatnya sendiri.

Menurut Luhut, jika semua masyarakat sepakat melaksanakan apa yang menjadi protokoler kesehatan maka bisa saja angka kasus berkurang 60 persen.