Doktor ilmu politik dan pemerintahan lulusan Cornell University, Daniel Dhakidae/Net
Virus corona baru (Covid-19) dinilai sebagai wabah yang memiliki karakteristik baru dan mengejutkan seluruh dunia. Dalam penanganannya, perlu melibatkan beragam aspek ilmu pengetahuan, mulai dari social sciences, political science, hingga ilmu administrasi, ekonomi dan komunikasi.
Demikian disampaikan doktor ilmu politik dan pemerintahan lulusan Cornell University, Daniel Dhakidae dalam diskusi bertajuk 'Biarkan ilmu pengetahuan memandu: mendorong kebijakan berbasis riset di masa pandemi', Sabtu (9/5).
"Dilihat dari ilmu politik, semuanya menyangkut sistem politik yang berbeda-beda dari setiap negara," kata Daniel Dhakidae.
Seperti di China, negara pertama yang terjangkit virus Covid-19. Sebagai negara yang menganut sistem otoriter, China dianggap sukses dan efektif dalam menangani Covid-19.
"Sistem otoriter memiliki struktur komando yang jelas dan otoriter dalam arti semua komando akan bergerak. itulah yang membuat China efektif," urainya.
Namun Indonesia sedikit berbeda. Dengan sistem demokratis, kata dia, penanganan Covid-19 akan memakan waktu lebih lama. Namun dalam situasi khusus dan darurat karena menyangkut kematian, perlu juga tindakan khusus yang dilakukan pemerintah.
"Suatu (kebijakan) yang darurat, yang dengan sendirinya menjadi wewenang presiden. Di sini sebenarnya
leadership Jokowi itu diuji. Kita kesulitan menghadapi sistem kita sendiri seperti otonomi daerah. Siapa yang harus mengambil keputusan besar menjadi soal sulit?" tegasnya.
Namun sejauh ini, pemimpin redaksi
Majalah Prisma ini melihat tanggapan kebijakan sangat aneh. Dijelaskan, kebijakan pemerintah seperti total
ignorance atau tidak peduli terhadap karakter dan inti wabah tersebut.
"Seperti kehilangan tempat ke mana bertanya.
Denial, pengingkaran, seolah-olah wabah itu tidak akan menyerang Indonesia. Menteri Kesehatan secara
demonstrative menolak mengenakan masker," kritiknya.
Oleh karenanya, penanganan wabah Covid-19 yang kini masih menjangkit Tanah Air akan sangat tergantung pada kepemimpinan kepala negara, dalam hal ini Presiden Joko Widodo dalam setiap mengambil kebijakan.
