Berita

Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Anton Tabah Digdoyo/Net

Politik

Anton Tabah: TKA China Bikin Ekonomi Ambyar, Pemerintah Jangan Mencla-mencle!

MINGGU, 10 MEI 2020 | 21:53 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ketegasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menolak rencana kedatangan tenaga kerja asing (TKA) asal China disambut baik oleh dewan pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Anton Tabah Digdoyo.

Menurut Anton Tabah, keberadaan TKA asal China justru akan memperparah kondisi ekonomi masyarakat Tanah Air yang kini dihantam wabah virus corona (Covid-19).

"TKA China akan timbulkan jumlah pengangguran meningkat, juga ekonomi akan semakin ambyar. Belum lagi rakyat diperketat dengan penutupan moda transportasi dalam negeri, tapi penerbangan dari China terus dibuka. Maunya rezim ini apa?" kata Anton Tabah Digdoyo saat dihubungi redaksi, Minggu (10/5).


Sejauh ini, pengurus pusat MUI ini juga menilai sikap pemerintah Indonesia tak tegas dan kerap kali berubah-ubah dalam menerapkan kebijakan di tengah pandemik Covid-19.

Sebut saja soal awal mula masuknya virus corona. Pemerintah sejak awal ngotot wabah Covid-19 tidak akan masuk ke Indonesia karena iklim di Tanah Air tak cocok dengan karakteristik virus tersebut.

"Semua pihak nilai pemerintah ini mencla-mencle. Sejak awal tak mau jujur bahkan bohong. (sempat menyebut) wabah corona tidak masuk Indonesia dengan argumen yang dibuat-buat. Baru milai Maret, Indonesia akui ada wabah setelah korban berjatuhan," kritiknya.

Ketidakkonsistenann pemerintah makin terlihat saat menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dalam penerapannya, kata Anton Tabah, seharusnya pemerintah menjamin kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi. Namun, jelasnya, yang terjadi tidak demikian.

"Sesuai UU, tanggung jawab pemerintah pusat, bukan Pemda. Ini juga tidak dipenuhi. Apa ini tidak mencla-mencle?" tandasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya