Berita

Presiden Venezuela, nicolas Maduro/Net

Dunia

Venezuela: Sanksi AS Tidak Lain Untuk Menekan Pemerintahan Dan Menjatuhkan Rezim

MINGGU, 10 MEI 2020 | 10:12 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat pada Venezuela tidak lain hanya untuk memberikan tekanan terhadap pemerintahan selama pandemik dan agar bisa merubah rezim.

Demikian yang disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Venezuela untuk Amerika Utara, Carlos Ron Martinez dalam sebuah webinar pada Sabtu (9/5).

"Mereka (AS) telah melancarkan operasi militer. Itu adalah operasi militer terbesar di kawasan ini dalam 30 tahun terakhir dalam rangka untuk memerangi perdagangan narkoba di wiilayah kami. Tetapi itu semua bertujuan untuk membangun tekanan terhadap kami pada saat Covid-19," ujar Martinez.


"Kami tahu tujuan dari langkah-langkah ini tidak diragukan lagi untuk perubahan rezim," tegasnya seperti dimuat Sputnik.

Martinez kemudian menyoroti surat yang dikirimkan oleh para senator AS kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin yang menyerukan pelonggaran sanksi pada beberapa negara, termasuk Venezuela dan Iran.

Menurut Martinez, walaupun AS mengecualikan bantuan kemanusiaan dan pasokan medis dari sanksi tersebut, tidak mengubah banyak hal.

"Rezim sanksi kami begitu luas sehingga pemasok medis dan organisasi bantuan hanya menghindari melakukan bisnis di Iran dan Venezuela karena takut tidak sengaja terjebak dalam sanksi AS," lanjutnya.

Ia mengatakan, pembelian makanan, pasokan medis atau produk lainnya dengan uang pemerintah di Venezuela sangat bermasalah karena sanksi AS.

"Setiap uang yang berasal dari negara Venezuela atau lembaga pemerintah Venezuela dapat didasari atas uang yang terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang atau terlibat dalam beberapa kegiatan ilegal, dan itu berarti bahwa apa pun yang kami coba bayar, setiap transaksi yang kami lakukan coba lakukan entah bagaimana terhalang," ia menjelaskan.

Saat ini, lebih dari 9 miliar dolar AS dana Venezuela telah diblokir pada akun AS dan negara-negara lain.

Pada April, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengatakan bahwa para ahli hak asasi manusia PBB menyerukan Amerika Serikat untuk mencabut sanksi ekonomi yang dikenakan pada banyak negara untuk memastikan tidak berfungsinya rantai pasokan produk medis selama pandemi virus corona.

Menurut OHCHR, AS telah mengabaikan seruan berulang-ulang untuk mengesampingkan sanksi yang merongrong kapasitas negara-negara yang dituju untuk merespons secara efektif terhadap pandemik.

Lantaran menurut OHCHR, pengecualian kemanusiaan yang diberikan oleh Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS pada 16 April tidak meringankan prosedur yang memberatkan untuk mendapatkan pasokan medis ke negara-negara yang terkena sanksi.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya