Berita

Presiden Venezuela, nicolas Maduro/Net

Dunia

Venezuela: Sanksi AS Tidak Lain Untuk Menekan Pemerintahan Dan Menjatuhkan Rezim

MINGGU, 10 MEI 2020 | 10:12 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat pada Venezuela tidak lain hanya untuk memberikan tekanan terhadap pemerintahan selama pandemik dan agar bisa merubah rezim.

Demikian yang disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Venezuela untuk Amerika Utara, Carlos Ron Martinez dalam sebuah webinar pada Sabtu (9/5).

"Mereka (AS) telah melancarkan operasi militer. Itu adalah operasi militer terbesar di kawasan ini dalam 30 tahun terakhir dalam rangka untuk memerangi perdagangan narkoba di wiilayah kami. Tetapi itu semua bertujuan untuk membangun tekanan terhadap kami pada saat Covid-19," ujar Martinez.


"Kami tahu tujuan dari langkah-langkah ini tidak diragukan lagi untuk perubahan rezim," tegasnya seperti dimuat Sputnik.

Martinez kemudian menyoroti surat yang dikirimkan oleh para senator AS kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin yang menyerukan pelonggaran sanksi pada beberapa negara, termasuk Venezuela dan Iran.

Menurut Martinez, walaupun AS mengecualikan bantuan kemanusiaan dan pasokan medis dari sanksi tersebut, tidak mengubah banyak hal.

"Rezim sanksi kami begitu luas sehingga pemasok medis dan organisasi bantuan hanya menghindari melakukan bisnis di Iran dan Venezuela karena takut tidak sengaja terjebak dalam sanksi AS," lanjutnya.

Ia mengatakan, pembelian makanan, pasokan medis atau produk lainnya dengan uang pemerintah di Venezuela sangat bermasalah karena sanksi AS.

"Setiap uang yang berasal dari negara Venezuela atau lembaga pemerintah Venezuela dapat didasari atas uang yang terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang atau terlibat dalam beberapa kegiatan ilegal, dan itu berarti bahwa apa pun yang kami coba bayar, setiap transaksi yang kami lakukan coba lakukan entah bagaimana terhalang," ia menjelaskan.

Saat ini, lebih dari 9 miliar dolar AS dana Venezuela telah diblokir pada akun AS dan negara-negara lain.

Pada April, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengatakan bahwa para ahli hak asasi manusia PBB menyerukan Amerika Serikat untuk mencabut sanksi ekonomi yang dikenakan pada banyak negara untuk memastikan tidak berfungsinya rantai pasokan produk medis selama pandemi virus corona.

Menurut OHCHR, AS telah mengabaikan seruan berulang-ulang untuk mengesampingkan sanksi yang merongrong kapasitas negara-negara yang dituju untuk merespons secara efektif terhadap pandemik.

Lantaran menurut OHCHR, pengecualian kemanusiaan yang diberikan oleh Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS pada 16 April tidak meringankan prosedur yang memberatkan untuk mendapatkan pasokan medis ke negara-negara yang terkena sanksi.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Slank Siuman dari Jokowi

Selasa, 30 Desember 2025 | 06:02

Setengah Juta Wisatawan Serbu Surabaya

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:30

Pilkada Mau Ditarik, Rakyat Mau Diparkir

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:19

Bukan Jokowi Jika Tak Playing Victim dalam Kasus Ijazah

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:00

Sekolah di Aceh Kembali Aktif 5 Januari

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:50

Buruh Menjerit Minta Gaji Rp6 Juta

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:07

Gegara Minta Duit Tak Diberi, Kekasih Bunuh Remaja Putri

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:01

Jokowi-Gibran Harusnya Malu Dikritik Slank

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:45

Pemprov DKI Hibahkan 14 Mobil Pemadam ke Bekasi hingga Karo

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:05

Rakyat Tak Boleh Terpecah Sikapi Pilkada Lewat DPRD

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:02

Selengkapnya