Berita

Politisi PKS, M Nasir Djamil/Net

Politik

Nasir Djamil: ABK WNI Tewas Perlu Diinvestigasi, Tapi Apa Indonesia Berani?

JUMAT, 08 MEI 2020 | 22:51 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Investasi untuk mengetahui dugaan praktik perbudakan pada kasus tewasnya tiga anak buah kapal (ABK) WNI di Kapal China yang jenazahnya dilarungkan ke laut dinilai perlu segera dilakukan pemerintah RI.

"Tentu (perlu investigasi), sebab aneh kenapa harus dibuang ke laut? Artinya mereka tidak menggunakan aturan ketanagakerjaan? Itu kan sama seperti perbudakan, kalau ada yang mati dicampakkan saja ke tempat pembuangan," ujar anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/5).
 
Namun demikian, politikus PKS ini menyangsikan ketegasan pemerintah Indonesia terhadap negara China. Terlebih, tiga ABK WNI yang tewas ini bekerja di Kapal Long Xin 629 dan Long Xin 604 berbendera China meski dugaan praktik perbudakan terbuka kemungkinan.


"Patut diduga ABK itu pekerja gelap dan masuk dalam perangkap perbudakan. Tapi apa berani Indonesia buat tim investigasi? Soalnya ini kapal berbendera China," cetusnya.

Lebih lanjut, legislator asal Aceh ini menilai, pelarungan jenazah tiga ABK WNI sebagaimana prosedur ILO Seafarer's Service Regulations. Namun tidak ada iktikad baik dari perusahaan pada Kapal Long Xin 629 dan Long Xin 604 dan berbendera China itu.

"Memang sih (diatur di ILO Seafarer's Service Regulations). Tapi ketika 3 ABK itu masih sakit, kan bisa diantisipasi agar jika dia mati tidak dilarungkan ke laut." tuturnya.  

"Jadi memang jangankan di darat, di laut saja WNI yang bekerja tidak mendapat perlindungan yang maksimal. Intinya tidak ada perhatian dan perlindungan kepada mereka," demikian Nasir Djamil.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya