Berita

Politisi PKS, M Nasir Djamil/Net

Politik

Nasir Djamil: ABK WNI Tewas Perlu Diinvestigasi, Tapi Apa Indonesia Berani?

JUMAT, 08 MEI 2020 | 22:51 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Investasi untuk mengetahui dugaan praktik perbudakan pada kasus tewasnya tiga anak buah kapal (ABK) WNI di Kapal China yang jenazahnya dilarungkan ke laut dinilai perlu segera dilakukan pemerintah RI.

"Tentu (perlu investigasi), sebab aneh kenapa harus dibuang ke laut? Artinya mereka tidak menggunakan aturan ketanagakerjaan? Itu kan sama seperti perbudakan, kalau ada yang mati dicampakkan saja ke tempat pembuangan," ujar anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/5).
 
Namun demikian, politikus PKS ini menyangsikan ketegasan pemerintah Indonesia terhadap negara China. Terlebih, tiga ABK WNI yang tewas ini bekerja di Kapal Long Xin 629 dan Long Xin 604 berbendera China meski dugaan praktik perbudakan terbuka kemungkinan.


"Patut diduga ABK itu pekerja gelap dan masuk dalam perangkap perbudakan. Tapi apa berani Indonesia buat tim investigasi? Soalnya ini kapal berbendera China," cetusnya.

Lebih lanjut, legislator asal Aceh ini menilai, pelarungan jenazah tiga ABK WNI sebagaimana prosedur ILO Seafarer's Service Regulations. Namun tidak ada iktikad baik dari perusahaan pada Kapal Long Xin 629 dan Long Xin 604 dan berbendera China itu.

"Memang sih (diatur di ILO Seafarer's Service Regulations). Tapi ketika 3 ABK itu masih sakit, kan bisa diantisipasi agar jika dia mati tidak dilarungkan ke laut." tuturnya.  

"Jadi memang jangankan di darat, di laut saja WNI yang bekerja tidak mendapat perlindungan yang maksimal. Intinya tidak ada perhatian dan perlindungan kepada mereka," demikian Nasir Djamil.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya