Program Kartu Prakerja merupakan kolaborasi yang efektif dan saling mengisi antara pelatihan online seperti saat ini dan pelatihan offline pada nantinya, paska Covid 19.
Dengan begitu, kata anggota DPR dari Fraksi Golkar Nusron Wahid, maka yang juga sangat terbantu dalam program Kartu Prakerja ini diantaranya adalah SMK pondok peseantren dan sekolah kejuruan atau vokasi.
"Kartu Prakerja merupakan bentuk kolaborasi yang bisa menjadi energi positif dalam penyerapan tenaga kerja nantinya," kata Nusron Wahid usai melakukan diskusi secara virtua dengan pengelola SMK ponpes dan sekolah kejuruan/vokasi, Jumat (8/5).
"Dan mitra Kartu Prakerja tidak hanya pemilik platform digital raksasa saja. SMK berbasis ponpes juga bisa menyediakan konten pelatihan. Seperti yang dilakukan SMK berbasis Ponpes di Jateng, DIY dan Jawa Barat, yang berkolaborasi dengan platform digital Sekolahmu," lanjut dia.
Jadi menurut Nusron Wahid, tidak benar kalau pelatihan Prakerja hanya dinikmati platform digital besar. Karena sebagian besar justru dinikmati sama pembuat modul, konten, dan lembaga pelatihan termasuk SMK berbasis ponpes.
"Siapa bilang Kartu Prakerja hanya dinikmati segelintir platform digital? Buktinya SMK ponpes sekolah kejuruan dan vokasi. Kuncinya harus punya produk. Justru pengelola SMK merasa terbantu, karena ada yang membantu kurasi sehingga lebih mendekati ke dunia industri secara lebih nyata," tegas dia yang juga salah satu pengelola SMK ponpes.
Nusron Wahid menambahkan, program Kartu Prakerja ini merupakan program Presiden Joko Widodo yang dapat mengisi ruang kosong di tengah-tengah pendemi Covid-19. Apalagi, peserta dapat insentif uang untuk mengurangi beban hidup dan dan sekaligus dapat skill untuk persiapan kerja atau usaha.
"Di tengah susah ini kita tidak boleh berhenti melatih SDM kita agar lebih produktif dan kompetitif," ujarnya.
Diterangkan Nusron Wahid, kalau ada pihak yang masih nyinyir dengan program ini, selain karena belum paham dan ada kecenderungan diantaranya memang mempunyai tendensi negatif terhadap niat baik pemerintah. Apalagi dengan menuding adanya korupsi dalam program ini.
"Kalau dituduh koruptif dimana korupsinya? Wong platform digital itu hanya tampilan dari lembaga pelatihan dan sekolah vokasi yang menyediakan modul dan sarana pelatihan. Jadi biaya pelatihan itu jatuh ke lembaga pelatihan. Platform itu hanya biaya tampilan yang sifatnya bussiness to bussines," terangnya.
Pengasuh SMK Balekambang Jepara, KH. Miftahudin mengungkapkan, jumlah SMK yang terlibat dalam program Kartu Prakerja di Jateng, DIY, dan Jabar saat ini mencapai 314 SMK. Dan jumlah itu diyakini akan terus bertambah.
"SMK ponpes lebih memilih kerja sama dan kolaborasi dengan platform Sekolahmu karena persyaratan lebih simple, mau mendampingi sekolah tidak hanya membuat modul dan konten bagi guru. Tapi juga link dengan dunia usaha dan industri. Kami berkepentingan dengan Kartu Prakerja. Sebab salah satu parameter keberhasilan sekolah vokasi kayak kami adalah, menyalurkan para alumni ke dunia kerja dan dunia usaha," ujarnya.
