Berita

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison/Net

Dunia

Kasus Menurun, Australia Siapkan Rencana Pelonggaran Secara Bertahap

JUMAT, 08 MEI 2020 | 11:59 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Ausrralia mulai menyusun rencana penarikan aturan pembatasan sosial secara ketat dalam empat pekan secara bertahap.

Diungkapkan oleh sumber pemerintahan yang tidak diketahui namanya, kabinet nasional mulai membahas rencana tersebut pada Jumat (8/5), untuk memutuskan pembatasan mana yang akan mulai dicabut dalam tahap pertama.

Reuters melaporkan, dengan melambatnya jumlah infeksi virus corona baru di Australia, Perdana Menteri Scott Morrison mulai melakukan pembicaraan dengan para pemimpin negara bagian terkait pelonggaran kuncian.

Itu dilakukan agar pelonggaran tidak akan memicu adanya kebangkitan gelombang kedua infeksi yang bisa lebih buruk.

"Pembatasan akan dihapus secara bertahap dalam empat minggu," ujar seorang sumber.

Seakan membenarkan hal tersebut, Perdana Menteri negara bagian New South Wales, Gladys Berejiklian mengatakan penghapusan secara bertahap sangat diperlukan.

"Kita harus terus mendapatkan dasar dalam memerangi virus dan agar kita tidak kehilangan kekuatan," katanya kepada wartawan di Sydney.

"Saya ingin New South Wales (NSW) terus bergerak maju. Penting bagi kita untuk melakukan ini secara bertahap," tambahnya.

Hingga saat ini, Australia sendiri cukup berhasil mengendalikan infeksi dengan hanya memiliki kurang dari 7.000 kasus dengan hampir 100 orang meninggal dunia.

Namun, dengan pembatasan sosial secara ketat yang diberlakukan pemerintah, ekonomi Australia sudah terhuyung.

Angka pengangguran di Australia diperkirakan akan meningkat 10 persen untuk tahun ini. Bank of Australia juga memperkirakan PDB akan merosot 6 persen pada 2020. Pasalnya, menurut Bendahara Josh Frydenberg, Australia kehilangan 4 miliar dolar Australia dalam setiap pekannya selama pembatasan sosial.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya