Berita

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Net

Politik

PKS Desak Pemerintah Cari Tahu Penyebab ABK WNI Meninggal Di Kapal China

JUMAT, 08 MEI 2020 | 11:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah tidak boleh mengabaikan peristiwa meninggalnya tiga anak buah kapal (ABK) Warga Negara Indonesia (WNI) di kapal berbendera China yang jenazahnya dilarung ke laut.

“Pemerintah tidak bisa mengabaikan masalah ini. Negara harus hadir membela warganya,” ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (8/5). 

Selain itu, Mardani juga meminta agar DPR membuat tim khusus untuk menelusuri dan mengawal kasus kematian tiga ABK WNI tersebut, jika ada kemungkinan ditemukan dugaan praktik pelanggaran HAM.


"DPR perlu buat tim khusus untuk mengawal kasus ini," ujar Mardani Ali Sera.

Anggota Komisi II DPR RI ini  menambahkan, pemerintah sebagai perpanjangan tangan negara, harus memberikan perlindungan terhadap semua warga negara tanpa terkecuali. Termasuk kepada para ABK di luar negeri.

"Ini tamparan keras kita sebagai bangsa. Konstitusi mengamanahkan agar kita melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah, rumah, darah kita," tegas Mardani.

"Ini skandal besar yang menimpa bangsa kita. Satu nyawa tidak dapat diganti dengan apapun," imbuhnya. 

Mardani menilai peristiwa meninggalnya ABK dan dilarung ke laut mesti ditelusuri motif dan latarbelakang kematiannya. Sebab, para ABK itu adalah WNI yang bekerja di luar negeri dan harus mendapatkan perlindungan sari negara.

"Mesti dicari akarnya. Dan itu adalah lapangan pekerjaan. Jaga semua WNI kita dimanapun berada," tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya