Berita

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Net

Politik

PKS Desak Pemerintah Cari Tahu Penyebab ABK WNI Meninggal Di Kapal China

JUMAT, 08 MEI 2020 | 11:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah tidak boleh mengabaikan peristiwa meninggalnya tiga anak buah kapal (ABK) Warga Negara Indonesia (WNI) di kapal berbendera China yang jenazahnya dilarung ke laut.

“Pemerintah tidak bisa mengabaikan masalah ini. Negara harus hadir membela warganya,” ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (8/5). 

Selain itu, Mardani juga meminta agar DPR membuat tim khusus untuk menelusuri dan mengawal kasus kematian tiga ABK WNI tersebut, jika ada kemungkinan ditemukan dugaan praktik pelanggaran HAM.


"DPR perlu buat tim khusus untuk mengawal kasus ini," ujar Mardani Ali Sera.

Anggota Komisi II DPR RI ini  menambahkan, pemerintah sebagai perpanjangan tangan negara, harus memberikan perlindungan terhadap semua warga negara tanpa terkecuali. Termasuk kepada para ABK di luar negeri.

"Ini tamparan keras kita sebagai bangsa. Konstitusi mengamanahkan agar kita melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah, rumah, darah kita," tegas Mardani.

"Ini skandal besar yang menimpa bangsa kita. Satu nyawa tidak dapat diganti dengan apapun," imbuhnya. 

Mardani menilai peristiwa meninggalnya ABK dan dilarung ke laut mesti ditelusuri motif dan latarbelakang kematiannya. Sebab, para ABK itu adalah WNI yang bekerja di luar negeri dan harus mendapatkan perlindungan sari negara.

"Mesti dicari akarnya. Dan itu adalah lapangan pekerjaan. Jaga semua WNI kita dimanapun berada," tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya