Berita

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Net

Politik

PKS Desak Pemerintah Cari Tahu Penyebab ABK WNI Meninggal Di Kapal China

JUMAT, 08 MEI 2020 | 11:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah tidak boleh mengabaikan peristiwa meninggalnya tiga anak buah kapal (ABK) Warga Negara Indonesia (WNI) di kapal berbendera China yang jenazahnya dilarung ke laut.

“Pemerintah tidak bisa mengabaikan masalah ini. Negara harus hadir membela warganya,” ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (8/5). 

Selain itu, Mardani juga meminta agar DPR membuat tim khusus untuk menelusuri dan mengawal kasus kematian tiga ABK WNI tersebut, jika ada kemungkinan ditemukan dugaan praktik pelanggaran HAM.

"DPR perlu buat tim khusus untuk mengawal kasus ini," ujar Mardani Ali Sera.

Anggota Komisi II DPR RI ini  menambahkan, pemerintah sebagai perpanjangan tangan negara, harus memberikan perlindungan terhadap semua warga negara tanpa terkecuali. Termasuk kepada para ABK di luar negeri.

"Ini tamparan keras kita sebagai bangsa. Konstitusi mengamanahkan agar kita melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah, rumah, darah kita," tegas Mardani.

"Ini skandal besar yang menimpa bangsa kita. Satu nyawa tidak dapat diganti dengan apapun," imbuhnya. 

Mardani menilai peristiwa meninggalnya ABK dan dilarung ke laut mesti ditelusuri motif dan latarbelakang kematiannya. Sebab, para ABK itu adalah WNI yang bekerja di luar negeri dan harus mendapatkan perlindungan sari negara.

"Mesti dicari akarnya. Dan itu adalah lapangan pekerjaan. Jaga semua WNI kita dimanapun berada," tandasnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya