Pemerintah mewacanakan relaksasi atau pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menyelamatkan perekonomian.
Anggota Komisi III DPR M. Nasir Djamil menilai adanya pelonggaran PSBB tersebut menandakan pemerintah galau terhadap penanganan wabah Covid-19.
"Adanya wacana relaksasi ini menunjukkan kita gamang dan tidak siap menghadapi pandemik ini secara finansial," ujar Nasir kepada K
antor Berita Politik RMOL, Jumat (8/5).
Politisi PKS ini menyampaikan beberapa wilayah yang tidak menerapkan PSBB tidak serta merta daerah tersebut aman dari Covid-19, dan PSBB bisa direlaksasi di beberapa kota besar yang memiliki tingkat penyebaran virus corona baru itu sangat tinggi.
"Bahwa ada daerah-daerah yang longgar, bukan berarti bahwa daerah itu seratus persen aman. Bahkan Presiden terakhir mengatakan bahwa virus ini fluktuatif. Ada negara yang sudah mengatakan aman, tapi virus ini muncul lagi," kata Nasir.
"Karena itu PSBB untuk sementara ini adalah cara yang tepat untuk menghambat dan menghilangkan penularan virus ini," tambahnya.
Edukasi dan sosialisasi yang kurang masif perihal PSBB dan penyebaran Covid-19 dari pemerintah membuat masyarakat bingung sehingga tidak disiplin dalam penerapan PSBB.
"Harus ada edukasi yang masif kepada warga agar mereka memetahui kebijakan negara ini. Disipilin masyarakat sangat dibutuhkan. Karena itu pemerintah juga harus disiplin dengan kebijakannya. jangan satu bilang A, yang satu lagi bilang B," ujar Nasir Djamil.
