Berita

Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Punya Kemesraan Dengan China, Kepedulian Luhut Diuji Dalam Kasus Kematian WNI Di Kapal Berbendera China

KAMIS, 07 MEI 2020 | 21:10 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dinilai harus bertanggungjawab atas kematian dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) di kapal laut ikan berbendera China.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Aliansi Anak Bangsa (ABB) yang juga Mujahid 212, Damai Hari Lubis. Menurut Damai, peran LBP saat ini diperlukan untuk membuktikan kepeduliannya kepada rakyat Indonesia.

"Rakyat Indonesia menguji seberapa perduli dan mampu atau piawainya LBP melakukan lobi-lobi politik hukum selain lobi-lobi ekonomi LBP terhadap China," ucap Damai Hari Lubis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/5).


Peran LBP sangat dibutuhkan agar pemerintah China menjadikan para tersangka pelaku delik di negaranya.

Karena kata Damai, korban tersebut merupakan WNI yang harus dilindungi nyawa dan kesejahteraannya di mana pun berada sesuai amanat UUD 1945.

"Secara hukum Menko Maritim LBP tentunya perlu menggandeng mitranya dalam penegakan hukum yakni Kapolri sesuai tupoksi Polri, oleh sebab kejadian merupakan tindak pidana atau delik, dimana korban matinya adalah WNI," jelas Damai.

Selain itu kata Damai, selain memang tanggungjawab LBP sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi yang ada hubungannya dengan para pekerja laut, LBP juga memiliki kemesraan dengan pejabat pemerintah China.

"Ada cermin kemesraan atau kedekatan LBP sebagai pejabat tinggi negara Pemerintah RI dengan China. Oleh karena banyaknya kerjasama pembangunan proyek bahkan saat pagebluk Covid-19 ini, mereka WN asal China tetap bisa atau dibiarkan masuk ke wilayah RI," pungkas Damai.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya