Berita

Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Punya Kemesraan Dengan China, Kepedulian Luhut Diuji Dalam Kasus Kematian WNI Di Kapal Berbendera China

KAMIS, 07 MEI 2020 | 21:10 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dinilai harus bertanggungjawab atas kematian dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) di kapal laut ikan berbendera China.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Aliansi Anak Bangsa (ABB) yang juga Mujahid 212, Damai Hari Lubis. Menurut Damai, peran LBP saat ini diperlukan untuk membuktikan kepeduliannya kepada rakyat Indonesia.

"Rakyat Indonesia menguji seberapa perduli dan mampu atau piawainya LBP melakukan lobi-lobi politik hukum selain lobi-lobi ekonomi LBP terhadap China," ucap Damai Hari Lubis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/5).


Peran LBP sangat dibutuhkan agar pemerintah China menjadikan para tersangka pelaku delik di negaranya.

Karena kata Damai, korban tersebut merupakan WNI yang harus dilindungi nyawa dan kesejahteraannya di mana pun berada sesuai amanat UUD 1945.

"Secara hukum Menko Maritim LBP tentunya perlu menggandeng mitranya dalam penegakan hukum yakni Kapolri sesuai tupoksi Polri, oleh sebab kejadian merupakan tindak pidana atau delik, dimana korban matinya adalah WNI," jelas Damai.

Selain itu kata Damai, selain memang tanggungjawab LBP sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi yang ada hubungannya dengan para pekerja laut, LBP juga memiliki kemesraan dengan pejabat pemerintah China.

"Ada cermin kemesraan atau kedekatan LBP sebagai pejabat tinggi negara Pemerintah RI dengan China. Oleh karena banyaknya kerjasama pembangunan proyek bahkan saat pagebluk Covid-19 ini, mereka WN asal China tetap bisa atau dibiarkan masuk ke wilayah RI," pungkas Damai.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya