Kebijakan Transportasi Seperti Akal-akalan, Membiarkan Ledakan Covid-19 Agar Kepala Daerah Kena Getahnya

Pemerintahan Joko Widodo telah kembali menormalkan kegiatan transportasi massal usai dibatasi sementara di tengah pandemik Covid-19.

Kembali normalnya moda transportasi darat, udara, dan laut tersebut bertujuan agar roda perekonomian tetap berjalan di saat perekonomian semakin anjlok.

Namun alih-alih memperbaiki perekonomian, kebijakan tersebut justru memiliki celah untuk membiarkan banjir pemudik menjelang Idul Fitri.

"Relaksasi model ini dapat menjadi langkah alternatif yang disediakan pemerintah bagi individu yang tetap ngotot atau keukeuh mudik. Karena, mereka akan menggunakan segala cara agar tetap mudik seperti pada tahun sebelumnya," ucap Peneliti Insititut Riset Indonesia (INSIS), Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/5).

Meski ditekankan tetap mengutamakan protokol kesehatan, namun kebijakan yang dikeluarkan Kemenhub ini dinilai hanya akal-akalan untuk memfasilitasi para pemudik.

“Kebijakan ini seperti memberikan jalan atau akal-akalan kebijakan," tegas Dian.

Tak hanya itu, membuka transportasi juga memperlihatkan ketidaktegasan pemerintah dalam mengambil kebijakan upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Saya khawatir, malah ke depan ledakan penyebaran itu ada di daerah. Dan kepala daerah yang akan menerima getah kebijakan relaksasi ini," pungkasnya.