Berita

Anggota Komisi I DPR RI fraksi PKS, Sukamta/Net

Politik

Komisi I DPR Desak Pemerintah Investigasi Penyebab Kematian 3 WNI ABK Kapal China

KAMIS, 07 MEI 2020 | 15:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diminta untuk melakukan investigasi menyeluruh penyebab kematian 3 orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) di kapal ikan berbendera China.

Investigasi menyeluruh ini untuk melacak kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM di balik kematian 3 WNI yang kemudian dilarung ke laut oleh pihak perusahaan kapal.

Demikian disampaikan anggota Komisi I DPR RI fraksi PKS, Sukamta, dalam keterangannya, Kamis (7/5).


"Pemerintah harus melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap masalah ini," ujar Sukamta.

Politikus PKS ini menduga ada persoalan serius di balik kematian 3 WNI tersebut. Pasalnya, ada 15 ABK WNI yang turun di Busan dan kemudian meminta bantuan kepada lembaga penegak hukum di Korea Selatan.

"Hal ini mengindikasikan ada tindakan eksploitasi yang terjadi," tekannya.

Atas dasar itu, lanjut Sukamta, ia meminta pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia di mana pun berada. Karena itu, investigasi menyeluruh dengan melibatkan interpol dan perangkat lainnya atas kasus kematian 3 WNI ABK itu menjadi sebuah keharusan bagi negara.  

"Kita perlu pastikan apa yang sesungguhnya terjadi. Pihak Interpol bisa dilibatkan untuk melakukan investigasi," ucapnya.

"Jika nantinya terbukti ada unsur pelanggaran HAM terhadap para ABK dengan dieksploitasi, apalagi hingga menyebabkan kematian, pemerintah harus melayangkan nota protes kepada pemerintah China dan melakukan tuntutan hukum terhadap perusahaan kapal tersebut," demikian Sukamta.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya