Berita

Anggota Komisi I DPR RI fraksi PKS, Sukamta/Net

Politik

Komisi I DPR Desak Pemerintah Investigasi Penyebab Kematian 3 WNI ABK Kapal China

KAMIS, 07 MEI 2020 | 15:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diminta untuk melakukan investigasi menyeluruh penyebab kematian 3 orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) di kapal ikan berbendera China.

Investigasi menyeluruh ini untuk melacak kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM di balik kematian 3 WNI yang kemudian dilarung ke laut oleh pihak perusahaan kapal.

Demikian disampaikan anggota Komisi I DPR RI fraksi PKS, Sukamta, dalam keterangannya, Kamis (7/5).

"Pemerintah harus melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap masalah ini," ujar Sukamta.

Politikus PKS ini menduga ada persoalan serius di balik kematian 3 WNI tersebut. Pasalnya, ada 15 ABK WNI yang turun di Busan dan kemudian meminta bantuan kepada lembaga penegak hukum di Korea Selatan.

"Hal ini mengindikasikan ada tindakan eksploitasi yang terjadi," tekannya.

Atas dasar itu, lanjut Sukamta, ia meminta pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia di mana pun berada. Karena itu, investigasi menyeluruh dengan melibatkan interpol dan perangkat lainnya atas kasus kematian 3 WNI ABK itu menjadi sebuah keharusan bagi negara.  

"Kita perlu pastikan apa yang sesungguhnya terjadi. Pihak Interpol bisa dilibatkan untuk melakukan investigasi," ucapnya.

"Jika nantinya terbukti ada unsur pelanggaran HAM terhadap para ABK dengan dieksploitasi, apalagi hingga menyebabkan kematian, pemerintah harus melayangkan nota protes kepada pemerintah China dan melakukan tuntutan hukum terhadap perusahaan kapal tersebut," demikian Sukamta.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya