Berita

Ilustrasi mudik/Net

Politik

Transportasi Dibuka, PKB: Pemerintah Mampu Periksa Satu-persatu Dokumen Perjalanan?

KAMIS, 07 MEI 2020 | 14:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kapasitas pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran virus corona baru (Covid-19) diragukan usai membebaskan operasional transportasi darat, laut, dan udara di masa PSBB dan larangan mudik.

Keraguan tersebut disampaikan anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Eem Marhumah. Ia tak yakin pemerintah bisa mengawasi seluruh orang yang hendak bepergian.

“Belum lagi dalam tataran implementasinya. Apakah pemerintah memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk melakukan pemeriksaan berbagai dokumen perjalanan yang disyaratkan?” ujar Eem kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/5).


Eem menilai, saat ini masyarakat masih banyak yang pergi ke luar rumah maupun mudik secara diam-diam. Adanya syarat akan dilakukan pemeriksaan hanya membuat rumit dalam implementasinya.

“Kalau dengan pembatasan yang ketat seperti beberapa waktu lalu (tapi) masih ada pemudik yang lolos pemeriksaan, lantas bagaimana pemerintah akan melakukan pemeriksaan dalam situasi yang mulai dilonggarkan seperti ini?” bebernya.

“Hal tidak logis seperti inilah yang membuat masyarakat menilai pemerintah tidak jelas, membingungkan, dan penuh kegamangan,” tandasnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya