Berita

Ilustrasi mudik/Net

Politik

Transportasi Dibuka, PKB: Pemerintah Mampu Periksa Satu-persatu Dokumen Perjalanan?

KAMIS, 07 MEI 2020 | 14:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kapasitas pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran virus corona baru (Covid-19) diragukan usai membebaskan operasional transportasi darat, laut, dan udara di masa PSBB dan larangan mudik.

Keraguan tersebut disampaikan anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Eem Marhumah. Ia tak yakin pemerintah bisa mengawasi seluruh orang yang hendak bepergian.

“Belum lagi dalam tataran implementasinya. Apakah pemerintah memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk melakukan pemeriksaan berbagai dokumen perjalanan yang disyaratkan?” ujar Eem kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/5).


Eem menilai, saat ini masyarakat masih banyak yang pergi ke luar rumah maupun mudik secara diam-diam. Adanya syarat akan dilakukan pemeriksaan hanya membuat rumit dalam implementasinya.

“Kalau dengan pembatasan yang ketat seperti beberapa waktu lalu (tapi) masih ada pemudik yang lolos pemeriksaan, lantas bagaimana pemerintah akan melakukan pemeriksaan dalam situasi yang mulai dilonggarkan seperti ini?” bebernya.

“Hal tidak logis seperti inilah yang membuat masyarakat menilai pemerintah tidak jelas, membingungkan, dan penuh kegamangan,” tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Tak Pelihara Buzzer, Prabowo Layak Terus Didukung

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:14

Stasiun Cirebon Dipadati Penumpang Arus Balik Nataru

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:00

SBY Pertimbangkan Langkah Hukum, Mega Tak Suka Main Belakang

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:34

Pilkada Lewat DPRD Cermin Ketakutan terhadap Suara Rakyat

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:26

Jika Mau Kejaksaan Sangat Gampang Ciduk Silfester

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:01

Pilkada Lewat DPRD Sudah Pasti Ditolak

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:37

Resolusi 2026 Rismon Sianipar: Makzulkan Gibran Wapres Terburuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:13

Kata Golkar Soal Pertemuan Bahlil, Dasco, Zuhas dan Cak Imin

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:10

Penumpang TransJakarta Minta Pelaku Pelecehan Seksual Ditindak Tegas

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:38

Bulgaria Resmi Gunakan Euro, Tinggalkan Lev

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:21

Selengkapnya