Berita

Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

Soal Relaksasi PSBB, Saleh Daulay: Utamakan Kesehatan Dan Keselamatan Masyarakat, Ekonomi Bisa Ditunda

KAMIS, 07 MEI 2020 | 12:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah harus menghitung dampak yang akan timbul jika relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akhirnya dilakukan.

Sebab, ketika dilakukan relaksasi PSBB, masyarakat akan kembali beraktivitas normal seperti sedia kala. Risiko penyebaran Covid-19 pun kembali membesar.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/5).


"Jangan sampai relaksasi dan pelonggaran itu menyebabkan terganggunya upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Karena dengan relaksasi, orang akan kembali bekerja dan berkumpul di tempat kerja," kata Saleh Daulay.

Menurut Saleh Daulay, pemerintah juga harus mempertimbangkan kesehatan masyarakat. Itu adalah hal paling mutlak untuk diprioritaskan. Karena dengan adanya rencana relaksasi PSBB ini segala kemungkinan bisa terjadi.

"Aspek kesehatan dan keselamatan warga negara harus diutamakan. Persoalan ekonomi masih bisa ditunda. Kalaupun tidak saat ini, nanti setelah pandemik ini berlalu, masalah ekonomi akan bisa diselesaikan," tegas mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Lebih lanjut, Saleh Daulay menyatakan, sejak awal dilakukannya PSBB memang belum maksimal penerapannya. Hal ini lantaran jaring pengaman sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bansos, hingga paket sembako untuk kebutuhan masyarakat tak langsung disiapkan pemerintah.

"Dari awal, program PSBB ini diprediksi tidak efektif. Di berbagai kesempatan, saya menyampaikan hal itu. Sekarang kan terbukti, PSBB tidak mampu menghalangi orang untuk keluar rumah," tuturnya.

"Tanpa kompensasi itu, masyarakat tentu sulit untuk diminta berdiam diri di rumah dalam waktu lama," demikian Saleh Daulay.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Tak Pelihara Buzzer, Prabowo Layak Terus Didukung

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:14

Stasiun Cirebon Dipadati Penumpang Arus Balik Nataru

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:00

SBY Pertimbangkan Langkah Hukum, Mega Tak Suka Main Belakang

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:34

Pilkada Lewat DPRD Cermin Ketakutan terhadap Suara Rakyat

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:26

Jika Mau Kejaksaan Sangat Gampang Ciduk Silfester

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:01

Pilkada Lewat DPRD Sudah Pasti Ditolak

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:37

Resolusi 2026 Rismon Sianipar: Makzulkan Gibran Wapres Terburuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:13

Kata Golkar Soal Pertemuan Bahlil, Dasco, Zuhas dan Cak Imin

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:10

Penumpang TransJakarta Minta Pelaku Pelecehan Seksual Ditindak Tegas

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:38

Bulgaria Resmi Gunakan Euro, Tinggalkan Lev

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:21

Selengkapnya