Berita

Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

Soal Relaksasi PSBB, Saleh Daulay: Utamakan Kesehatan Dan Keselamatan Masyarakat, Ekonomi Bisa Ditunda

KAMIS, 07 MEI 2020 | 12:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah harus menghitung dampak yang akan timbul jika relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akhirnya dilakukan.

Sebab, ketika dilakukan relaksasi PSBB, masyarakat akan kembali beraktivitas normal seperti sedia kala. Risiko penyebaran Covid-19 pun kembali membesar.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/5).


"Jangan sampai relaksasi dan pelonggaran itu menyebabkan terganggunya upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Karena dengan relaksasi, orang akan kembali bekerja dan berkumpul di tempat kerja," kata Saleh Daulay.

Menurut Saleh Daulay, pemerintah juga harus mempertimbangkan kesehatan masyarakat. Itu adalah hal paling mutlak untuk diprioritaskan. Karena dengan adanya rencana relaksasi PSBB ini segala kemungkinan bisa terjadi.

"Aspek kesehatan dan keselamatan warga negara harus diutamakan. Persoalan ekonomi masih bisa ditunda. Kalaupun tidak saat ini, nanti setelah pandemik ini berlalu, masalah ekonomi akan bisa diselesaikan," tegas mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Lebih lanjut, Saleh Daulay menyatakan, sejak awal dilakukannya PSBB memang belum maksimal penerapannya. Hal ini lantaran jaring pengaman sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bansos, hingga paket sembako untuk kebutuhan masyarakat tak langsung disiapkan pemerintah.

"Dari awal, program PSBB ini diprediksi tidak efektif. Di berbagai kesempatan, saya menyampaikan hal itu. Sekarang kan terbukti, PSBB tidak mampu menghalangi orang untuk keluar rumah," tuturnya.

"Tanpa kompensasi itu, masyarakat tentu sulit untuk diminta berdiam diri di rumah dalam waktu lama," demikian Saleh Daulay.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Fenomena, Warga Sumsel Ramai-Ramai Siarkan Banjir Secara Live

Minggu, 05 April 2026 | 21:48

Besok Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri

Minggu, 05 April 2026 | 21:29

Kejagung Periksa Kajari Karo Danke Rajagukguk

Minggu, 05 April 2026 | 20:57

Rekan Akmil Kenang Dedikasi Mayor Zulmi di Medan Tugas

Minggu, 05 April 2026 | 20:47

LPSK: RUU PSDK Harus Perkuat SIstem Perlindungan Saksi dan Korban

Minggu, 05 April 2026 | 20:31

JK: Saya Kenal Roy Suryo, Tapi Tak Pernah Danai Isu Ijazah Jokowi

Minggu, 05 April 2026 | 19:58

Simpan Telur di Kulkas, Dicuci Dulu atau Tidak?

Minggu, 05 April 2026 | 19:56

BRIN Ungkap Asa-Usul Cahaya Misterius di Langit Lampung

Minggu, 05 April 2026 | 19:15

Mayor Anumerta Zulmi Salah Satu Prajurit Terbaik Kopassus

Minggu, 05 April 2026 | 18:51

Terendus Skema Gulingkan Prabowo Lewat Rekayasa Krisis dan Kerusuhan

Minggu, 05 April 2026 | 18:33

Selengkapnya