Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade/Net

Bisnis

Andre Rosiade: Kalau Himbara Jadi Penyangga Likuiditas, OJK Ngapain Dong?

RABU, 06 MEI 2020 | 21:10 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Rencana penunjukkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai penyangga bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas menuai kritik.

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade langkah tersebut kurang tepat mengingat ranah tersebut adalah milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bertugas menjadi pengawas dan pengelola ekosistem industri keuangan.

Politisi Gerindra ini justru bertanya-tanya, jika peran OJK tersebut diambil alih oleh Himbara.


“Kalau Himbara yang menjadi tumpuan, kerja OJK ngapain dong? Ini kan seharusnya OJK yang melakukan, bukan Himbara sebagai bank yang diawasi oleh OJK,” tegasnya.

Andre Rosiade menolak rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa bank-bank yang mulai mengalami kesulitan likuiditas bisa melakukan mekanisme antarbank dengan bank Himbara. Langkah OJK itu dilakukan dengan alasan bank Himbara mendapatkan likuiditas yang digelontorkan dari Kementerian Keuangan melalui Bank Indonesia (BI) dalam bentuk simpanan.

Bagi anggota DPR dari Sumatera Barat itu, regulator perbankan sudah tidak punya alasan untuk tidak melakukan fungsi menangani kesulitan likuiditas beberapa bank. Ini lantaran presiden sudah membantu dengan mengeluarkan perppu.

Pelimpahan tugas sebagai penyangga likuiditas kepada Himbara, sambungnya, juga bertentangan dengan UU PPKSK dan Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Jika Himbara menjadi penyangga, masih lanjut Andre Rosiade, maka fungsi kontrol dan pengawasan Himbara terhadap perbankan yang kesulitan likuiditas tersebut jadi pertanyaan.

“Jangan sampai mempertaruhkan Himbara kalau terjadi sesuatu karena harus menjalankan tugas sebagai penyangga,” terangnya.

Andre Rosiade menyarankan agar OJK menjalankan opsi untuk menggunakan uang iuran perbankan di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Apalagi saat ini saldonya sudah mencapai ratusan triliun.

“Saat ini saldo iuran perbankan mencapai sekitar Rp 128 triliun di LPS. Ini bisa untuk membantu mengatasi likuiditas beberapa bank. Toh, itu iuran perbankan memang ditujukan untuk digunakan saat terjadi krisis. Dan sekarang kan memang sedang krisis,” tutupnya.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya