Berita

PM India, Narendra Modi/Net

Dunia

India Mulai Bisnis Tanah, Siap Tampung Perusahaan Yang Pergi Dari China

RABU, 06 MEI 2020 | 06:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

India sedang mengembangkan bank tanah seluas hampir dua kali lipat ukuran Luksemburg untuk menarik perusahaan-perusahaan yang pindah dari China.

Luksemburg sendiri luasnya mencapai 243.000 hektar.

Lahan seluas 461.589 hektar telah diidentifikasi di seluruh negeri untuk tujuan tersebut, seperti dikutip dari Bloomberg, Selasa (5/5).


Luas itu sudah termasuk 115.131 hektar lahan industri yang ada di beberapa negara bagian seperti Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu dan Andhra Pradesh.

Perdana Menteri India Narendra Modi bekerja sama dengan pemerintah negara bagian telah mempermudah aturan kepemilikan tanah. Selama ini lahan menjadi salah satu penghalang terbesar bagi perusahaan yang ingin berinvestasi di India.

Ini agar investor dapat berusaha mengurangi ketergantungan pada China sebagai basis manufaktur setelah wabah virus corona dan gangguan pasokan yang diakibatkannya.

Saat ini, investor yang tertarik untuk mendirikan pabrik di India perlu membeli tanah sendiri. Prosesnya, dalam beberapa kasus, menunda proyek karena melibatkan negosiasi dengan pemilik lahan kecil untuk berpisah dengan holding mereka.

Menyediakan tanah dengan akses listrik, air, dan jalan dapat membantu menarik investasi baru ke India yang saat ini ekonominya tengah melambat, bahkan sebelum adanya pandemik.

Pemerintah India telah memilih 10 sektor yakni listrik, farmasi, peralatan medis, elektronik, teknik berat, peralatan surya, pemrosesan makanan, bahan kimia dan tekstil sebagai area fokus untuk mempromosikan manufaktur.

Dikabarkan, beberapa perusahaan asal Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan China telah menyatakan minatnya untuk pindah ke negara dengan ekonomi terbesar ketiga di Asia ini.

Keempat negara tersebut termasuk di antara 12 mitra dagang utama India, dengan total perdagangan bilateral mencapai 179,27 miliar dolar AS.

Investasi langsung asing oleh keempat negara antara April 2000 dan Desember 2019 mencapai lebih dari 68 miliar dolar AS.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Tak Pelihara Buzzer, Prabowo Layak Terus Didukung

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:14

Stasiun Cirebon Dipadati Penumpang Arus Balik Nataru

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:00

SBY Pertimbangkan Langkah Hukum, Mega Tak Suka Main Belakang

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:34

Pilkada Lewat DPRD Cermin Ketakutan terhadap Suara Rakyat

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:26

Jika Mau Kejaksaan Sangat Gampang Ciduk Silfester

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:01

Pilkada Lewat DPRD Sudah Pasti Ditolak

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:37

Resolusi 2026 Rismon Sianipar: Makzulkan Gibran Wapres Terburuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:13

Kata Golkar Soal Pertemuan Bahlil, Dasco, Zuhas dan Cak Imin

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:10

Penumpang TransJakarta Minta Pelaku Pelecehan Seksual Ditindak Tegas

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:38

Bulgaria Resmi Gunakan Euro, Tinggalkan Lev

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:21

Selengkapnya