Berita

PM India, Narendra Modi/Net

Dunia

India Mulai Bisnis Tanah, Siap Tampung Perusahaan Yang Pergi Dari China

RABU, 06 MEI 2020 | 06:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

India sedang mengembangkan bank tanah seluas hampir dua kali lipat ukuran Luksemburg untuk menarik perusahaan-perusahaan yang pindah dari China.

Luksemburg sendiri luasnya mencapai 243.000 hektar.

Lahan seluas 461.589 hektar telah diidentifikasi di seluruh negeri untuk tujuan tersebut, seperti dikutip dari Bloomberg, Selasa (5/5).


Luas itu sudah termasuk 115.131 hektar lahan industri yang ada di beberapa negara bagian seperti Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu dan Andhra Pradesh.

Perdana Menteri India Narendra Modi bekerja sama dengan pemerintah negara bagian telah mempermudah aturan kepemilikan tanah. Selama ini lahan menjadi salah satu penghalang terbesar bagi perusahaan yang ingin berinvestasi di India.

Ini agar investor dapat berusaha mengurangi ketergantungan pada China sebagai basis manufaktur setelah wabah virus corona dan gangguan pasokan yang diakibatkannya.

Saat ini, investor yang tertarik untuk mendirikan pabrik di India perlu membeli tanah sendiri. Prosesnya, dalam beberapa kasus, menunda proyek karena melibatkan negosiasi dengan pemilik lahan kecil untuk berpisah dengan holding mereka.

Menyediakan tanah dengan akses listrik, air, dan jalan dapat membantu menarik investasi baru ke India yang saat ini ekonominya tengah melambat, bahkan sebelum adanya pandemik.

Pemerintah India telah memilih 10 sektor yakni listrik, farmasi, peralatan medis, elektronik, teknik berat, peralatan surya, pemrosesan makanan, bahan kimia dan tekstil sebagai area fokus untuk mempromosikan manufaktur.

Dikabarkan, beberapa perusahaan asal Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan China telah menyatakan minatnya untuk pindah ke negara dengan ekonomi terbesar ketiga di Asia ini.

Keempat negara tersebut termasuk di antara 12 mitra dagang utama India, dengan total perdagangan bilateral mencapai 179,27 miliar dolar AS.

Investasi langsung asing oleh keempat negara antara April 2000 dan Desember 2019 mencapai lebih dari 68 miliar dolar AS.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya