Berita

PM India, Narendra Modi/Net

Dunia

India Mulai Bisnis Tanah, Siap Tampung Perusahaan Yang Pergi Dari China

RABU, 06 MEI 2020 | 06:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

India sedang mengembangkan bank tanah seluas hampir dua kali lipat ukuran Luksemburg untuk menarik perusahaan-perusahaan yang pindah dari China.

Luksemburg sendiri luasnya mencapai 243.000 hektar.

Lahan seluas 461.589 hektar telah diidentifikasi di seluruh negeri untuk tujuan tersebut, seperti dikutip dari Bloomberg, Selasa (5/5).


Luas itu sudah termasuk 115.131 hektar lahan industri yang ada di beberapa negara bagian seperti Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu dan Andhra Pradesh.

Perdana Menteri India Narendra Modi bekerja sama dengan pemerintah negara bagian telah mempermudah aturan kepemilikan tanah. Selama ini lahan menjadi salah satu penghalang terbesar bagi perusahaan yang ingin berinvestasi di India.

Ini agar investor dapat berusaha mengurangi ketergantungan pada China sebagai basis manufaktur setelah wabah virus corona dan gangguan pasokan yang diakibatkannya.

Saat ini, investor yang tertarik untuk mendirikan pabrik di India perlu membeli tanah sendiri. Prosesnya, dalam beberapa kasus, menunda proyek karena melibatkan negosiasi dengan pemilik lahan kecil untuk berpisah dengan holding mereka.

Menyediakan tanah dengan akses listrik, air, dan jalan dapat membantu menarik investasi baru ke India yang saat ini ekonominya tengah melambat, bahkan sebelum adanya pandemik.

Pemerintah India telah memilih 10 sektor yakni listrik, farmasi, peralatan medis, elektronik, teknik berat, peralatan surya, pemrosesan makanan, bahan kimia dan tekstil sebagai area fokus untuk mempromosikan manufaktur.

Dikabarkan, beberapa perusahaan asal Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan China telah menyatakan minatnya untuk pindah ke negara dengan ekonomi terbesar ketiga di Asia ini.

Keempat negara tersebut termasuk di antara 12 mitra dagang utama India, dengan total perdagangan bilateral mencapai 179,27 miliar dolar AS.

Investasi langsung asing oleh keempat negara antara April 2000 dan Desember 2019 mencapai lebih dari 68 miliar dolar AS.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya