Berita

PM India, Narendra Modi/Net

Dunia

India Mulai Bisnis Tanah, Siap Tampung Perusahaan Yang Pergi Dari China

RABU, 06 MEI 2020 | 06:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

India sedang mengembangkan bank tanah seluas hampir dua kali lipat ukuran Luksemburg untuk menarik perusahaan-perusahaan yang pindah dari China.

Luksemburg sendiri luasnya mencapai 243.000 hektar.

Lahan seluas 461.589 hektar telah diidentifikasi di seluruh negeri untuk tujuan tersebut, seperti dikutip dari Bloomberg, Selasa (5/5).


Luas itu sudah termasuk 115.131 hektar lahan industri yang ada di beberapa negara bagian seperti Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu dan Andhra Pradesh.

Perdana Menteri India Narendra Modi bekerja sama dengan pemerintah negara bagian telah mempermudah aturan kepemilikan tanah. Selama ini lahan menjadi salah satu penghalang terbesar bagi perusahaan yang ingin berinvestasi di India.

Ini agar investor dapat berusaha mengurangi ketergantungan pada China sebagai basis manufaktur setelah wabah virus corona dan gangguan pasokan yang diakibatkannya.

Saat ini, investor yang tertarik untuk mendirikan pabrik di India perlu membeli tanah sendiri. Prosesnya, dalam beberapa kasus, menunda proyek karena melibatkan negosiasi dengan pemilik lahan kecil untuk berpisah dengan holding mereka.

Menyediakan tanah dengan akses listrik, air, dan jalan dapat membantu menarik investasi baru ke India yang saat ini ekonominya tengah melambat, bahkan sebelum adanya pandemik.

Pemerintah India telah memilih 10 sektor yakni listrik, farmasi, peralatan medis, elektronik, teknik berat, peralatan surya, pemrosesan makanan, bahan kimia dan tekstil sebagai area fokus untuk mempromosikan manufaktur.

Dikabarkan, beberapa perusahaan asal Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan China telah menyatakan minatnya untuk pindah ke negara dengan ekonomi terbesar ketiga di Asia ini.

Keempat negara tersebut termasuk di antara 12 mitra dagang utama India, dengan total perdagangan bilateral mencapai 179,27 miliar dolar AS.

Investasi langsung asing oleh keempat negara antara April 2000 dan Desember 2019 mencapai lebih dari 68 miliar dolar AS.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya