Menteri BUMN, Erick Thohir/Net
Penanggulang virus corona baru atau Covid-19 oleh pemerintah pusat masih terus dikritisi. Tak terkecuali peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kementerian yang dinaungi oleh Erick Thohir ini dianggap tidak berjalan sesuai dengan tupoksinya dalam hal memberikan bantuan untuk penanggulangan Covid-19.
"Ada banyak dana bantuan di BUMN termasuk dana CSR. Namun BUMN bergerak sendiri-sendiri, menggunakan sumber daya mereka dan kadang terlihat di luar tugas dan fungsi BUMN tersebut," ucap pengamat ekonomi dari Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno, Salamuddin Daeng saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/5).
Sebagai salah satu contoh, Analis dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) ini menyebutkan, BUMN malah ikut-ikutan impor dan sumbang alat kesehatan untuk penanganan virus asal Wuhan, China ini.
Padahal menurutnya, banyak hal yang bisa dilakukan perusahaan-perusahaan BUMN di tengah bencana nonalam ini. Sebut saja beberapa hal terkait lonjakan tarif listrik secara tiba-tiba yang mulai dirasakan masyarakat.
Selain itu, harga bahan bakar minyak (BBM) yang cendrung stagnan meski harga minyak dunia sedang turun. Hal tersebut harusnya menjadi
concern BUMN untuk turut dimasukan ke dalam program insentif ekonomi pemerintah pusat.
"Misalnya kalau listrik ya memastikan listrik murah, terjangkau. Kalau Telkom memastikan membantu masyarakat dengan fasilitas pulsa murah, terjangkau, atau yang lain. Kalau Pertamina menyangkut harga BBM murah dan terjangkau bagi tenaga kesehatan, distribusi pangan dan lain lainnya," tuturnya.
Terlepas dari kritik mengenai regulasi keuangan dan ekonomi untuk penanganan Covid-19 yang diatur di dalam Perppu 1/2020, Salamuddin Daeng menyarankan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun ulang berdasarkan prioritas penanganan Covid-19.
"APBN harus
refocusing seluruhnya, kembali ke kebutuhan dasar, sandang pangan papan, kesehatan, pendidikan dan bantuan sosial," demikian Salamuddin Daeng.
