Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Persaingan Ketat, Mau Tidak Mau Indonesia Harus Beri Bunga Utang Yang Lebih Tinggi

SABTU, 02 MEI 2020 | 11:47 WIB | OLEH: ARIEF POYUONO

MENTERI Keuangan Kabinet Indonesia Maju, Sri Mulyani mengatakan Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang menerbitkan surat utang untuk menanggulangi pandemik virus corona (Covid-19).

Bahkan, negara-negara dengan ekonomi skala besar seperti Amerika Seikat, Arab Saudi, Jepang, dan Inggris juga merilis utang untuk membiayai keuangan negara di tengah pandemik.

"Mereka membantu pengangguran, UKM juga, mereka membantu supaya tidak bangkrut. Maka digunakanlah tadi instrumen, ini terjadi di Jerman, Italia, Prancis, Inggris, Jepang, Thailand tetangga kita," kata Menkeu Sri Mulyani.


Pemerintah sendiri telah merilis surat utang negara global (global bond) sebesar 4,3 miliar dolar AS. Global bond tersebut terdiri dari tiga seri yakni RI030, RI1050, dan RI0470.

Namun, penerbitan surat utang global tersebut menuai kritikan dari sejumlah kalangan maupun publik.

Lah, kalau negara negara berskala besar atau negara G7 pada terbitkan utang. Artinya, investor investor lokal mereka yang biasa membeli bond pastinya akan mengutamakan membeli bond bond negara mereka sendiri.

Kedua, jika negara-negara tersebut juga menerbit surat utang, itu artinya mereka juga lagi pada bokek untuk bisa membantu masyarakatnya, dan pasti investor investor mereka juga lagi pada bokek.

Ketiga, untuk bersaing dalam penjualan global bond di pasar keuangan dunia, mau enggak mau Indonesia harus memberikan bunga yang lebih tinggi terhadap bond bond negara yang berdenominasi dalar AS, kalau mau tarik uang dari pasar keuangan dunia.

Nah, ini akan menambah berat beban utang di masa yang akan datang.

Meskipun merilis surat utang, bendahara negara menyatakan pemerintah tetap berhati-hati dalam menjaga keuangan negara. Salah satunya dengan memangkas belanja tidak prioritas untuk penanganan Covid-19.

Ini memangkas belanja cara yang tepat, karena banyak anggaran yang dimasukan dalam APBN sebelum Covid-19, sehingga banyak anggaran yang bisa dihapus.

Penulis adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Ambang Batas Parlemen Moderat Cukup 2,5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 20:04

Eks Kepala PPATK: Demutualisasi BEI Kebutuhan Mendesak, Faktor Pertemanan Permudah Penyimpangan

Senin, 02 Februari 2026 | 19:50

Ribuan Warga Kawanua Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan Nuansa Budaya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Catat! Ini 9 Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2026 dan Besaran Dendanya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Prabowo Terima Dirut Garuda dan Petinggi Embraer di Istana, Bahas Apa?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:41

Menkeu Purbaya Singgung Saham Gorengan Saat IHSG Anjlok, Apa Itu?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:29

Alur Setoran Kades dan Camat ke Sudewo Ditelisik KPK

Senin, 02 Februari 2026 | 19:23

Horor Sejarah Era Jim Crow

Senin, 02 Februari 2026 | 19:14

10 Surat Tanah yang Tidak Berlaku Lagi mulai Februari 2026

Senin, 02 Februari 2026 | 19:12

5 Takjil Khas Daerah Indonesia Paling Legendaris

Senin, 02 Februari 2026 | 18:53

Selengkapnya