Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Persaingan Ketat, Mau Tidak Mau Indonesia Harus Beri Bunga Utang Yang Lebih Tinggi

SABTU, 02 MEI 2020 | 11:47 WIB | OLEH: ARIEF POYUONO

MENTERI Keuangan Kabinet Indonesia Maju, Sri Mulyani mengatakan Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang menerbitkan surat utang untuk menanggulangi pandemik virus corona (Covid-19).

Bahkan, negara-negara dengan ekonomi skala besar seperti Amerika Seikat, Arab Saudi, Jepang, dan Inggris juga merilis utang untuk membiayai keuangan negara di tengah pandemik.

"Mereka membantu pengangguran, UKM juga, mereka membantu supaya tidak bangkrut. Maka digunakanlah tadi instrumen, ini terjadi di Jerman, Italia, Prancis, Inggris, Jepang, Thailand tetangga kita," kata Menkeu Sri Mulyani.


Pemerintah sendiri telah merilis surat utang negara global (global bond) sebesar 4,3 miliar dolar AS. Global bond tersebut terdiri dari tiga seri yakni RI030, RI1050, dan RI0470.

Namun, penerbitan surat utang global tersebut menuai kritikan dari sejumlah kalangan maupun publik.

Lah, kalau negara negara berskala besar atau negara G7 pada terbitkan utang. Artinya, investor investor lokal mereka yang biasa membeli bond pastinya akan mengutamakan membeli bond bond negara mereka sendiri.

Kedua, jika negara-negara tersebut juga menerbit surat utang, itu artinya mereka juga lagi pada bokek untuk bisa membantu masyarakatnya, dan pasti investor investor mereka juga lagi pada bokek.

Ketiga, untuk bersaing dalam penjualan global bond di pasar keuangan dunia, mau enggak mau Indonesia harus memberikan bunga yang lebih tinggi terhadap bond bond negara yang berdenominasi dalar AS, kalau mau tarik uang dari pasar keuangan dunia.

Nah, ini akan menambah berat beban utang di masa yang akan datang.

Meskipun merilis surat utang, bendahara negara menyatakan pemerintah tetap berhati-hati dalam menjaga keuangan negara. Salah satunya dengan memangkas belanja tidak prioritas untuk penanganan Covid-19.

Ini memangkas belanja cara yang tepat, karena banyak anggaran yang dimasukan dalam APBN sebelum Covid-19, sehingga banyak anggaran yang bisa dihapus.

Penulis adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya