Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Persaingan Ketat, Mau Tidak Mau Indonesia Harus Beri Bunga Utang Yang Lebih Tinggi

SABTU, 02 MEI 2020 | 11:47 WIB | OLEH: ARIEF POYUONO

MENTERI Keuangan Kabinet Indonesia Maju, Sri Mulyani mengatakan Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang menerbitkan surat utang untuk menanggulangi pandemik virus corona (Covid-19).

Bahkan, negara-negara dengan ekonomi skala besar seperti Amerika Seikat, Arab Saudi, Jepang, dan Inggris juga merilis utang untuk membiayai keuangan negara di tengah pandemik.

"Mereka membantu pengangguran, UKM juga, mereka membantu supaya tidak bangkrut. Maka digunakanlah tadi instrumen, ini terjadi di Jerman, Italia, Prancis, Inggris, Jepang, Thailand tetangga kita," kata Menkeu Sri Mulyani.


Pemerintah sendiri telah merilis surat utang negara global (global bond) sebesar 4,3 miliar dolar AS. Global bond tersebut terdiri dari tiga seri yakni RI030, RI1050, dan RI0470.

Namun, penerbitan surat utang global tersebut menuai kritikan dari sejumlah kalangan maupun publik.

Lah, kalau negara negara berskala besar atau negara G7 pada terbitkan utang. Artinya, investor investor lokal mereka yang biasa membeli bond pastinya akan mengutamakan membeli bond bond negara mereka sendiri.

Kedua, jika negara-negara tersebut juga menerbit surat utang, itu artinya mereka juga lagi pada bokek untuk bisa membantu masyarakatnya, dan pasti investor investor mereka juga lagi pada bokek.

Ketiga, untuk bersaing dalam penjualan global bond di pasar keuangan dunia, mau enggak mau Indonesia harus memberikan bunga yang lebih tinggi terhadap bond bond negara yang berdenominasi dalar AS, kalau mau tarik uang dari pasar keuangan dunia.

Nah, ini akan menambah berat beban utang di masa yang akan datang.

Meskipun merilis surat utang, bendahara negara menyatakan pemerintah tetap berhati-hati dalam menjaga keuangan negara. Salah satunya dengan memangkas belanja tidak prioritas untuk penanganan Covid-19.

Ini memangkas belanja cara yang tepat, karena banyak anggaran yang dimasukan dalam APBN sebelum Covid-19, sehingga banyak anggaran yang bisa dihapus.

Penulis adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya