Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Persaingan Ketat, Mau Tidak Mau Indonesia Harus Beri Bunga Utang Yang Lebih Tinggi

SABTU, 02 MEI 2020 | 11:47 WIB | OLEH: ARIEF POYUONO

MENTERI Keuangan Kabinet Indonesia Maju, Sri Mulyani mengatakan Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang menerbitkan surat utang untuk menanggulangi pandemik virus corona (Covid-19).

Bahkan, negara-negara dengan ekonomi skala besar seperti Amerika Seikat, Arab Saudi, Jepang, dan Inggris juga merilis utang untuk membiayai keuangan negara di tengah pandemik.

"Mereka membantu pengangguran, UKM juga, mereka membantu supaya tidak bangkrut. Maka digunakanlah tadi instrumen, ini terjadi di Jerman, Italia, Prancis, Inggris, Jepang, Thailand tetangga kita," kata Menkeu Sri Mulyani.


Pemerintah sendiri telah merilis surat utang negara global (global bond) sebesar 4,3 miliar dolar AS. Global bond tersebut terdiri dari tiga seri yakni RI030, RI1050, dan RI0470.

Namun, penerbitan surat utang global tersebut menuai kritikan dari sejumlah kalangan maupun publik.

Lah, kalau negara negara berskala besar atau negara G7 pada terbitkan utang. Artinya, investor investor lokal mereka yang biasa membeli bond pastinya akan mengutamakan membeli bond bond negara mereka sendiri.

Kedua, jika negara-negara tersebut juga menerbit surat utang, itu artinya mereka juga lagi pada bokek untuk bisa membantu masyarakatnya, dan pasti investor investor mereka juga lagi pada bokek.

Ketiga, untuk bersaing dalam penjualan global bond di pasar keuangan dunia, mau enggak mau Indonesia harus memberikan bunga yang lebih tinggi terhadap bond bond negara yang berdenominasi dalar AS, kalau mau tarik uang dari pasar keuangan dunia.

Nah, ini akan menambah berat beban utang di masa yang akan datang.

Meskipun merilis surat utang, bendahara negara menyatakan pemerintah tetap berhati-hati dalam menjaga keuangan negara. Salah satunya dengan memangkas belanja tidak prioritas untuk penanganan Covid-19.

Ini memangkas belanja cara yang tepat, karena banyak anggaran yang dimasukan dalam APBN sebelum Covid-19, sehingga banyak anggaran yang bisa dihapus.

Penulis adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya