Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Persaingan Ketat, Mau Tidak Mau Indonesia Harus Beri Bunga Utang Yang Lebih Tinggi

SABTU, 02 MEI 2020 | 11:47 WIB | OLEH: ARIEF POYUONO

MENTERI Keuangan Kabinet Indonesia Maju, Sri Mulyani mengatakan Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang menerbitkan surat utang untuk menanggulangi pandemik virus corona (Covid-19).

Bahkan, negara-negara dengan ekonomi skala besar seperti Amerika Seikat, Arab Saudi, Jepang, dan Inggris juga merilis utang untuk membiayai keuangan negara di tengah pandemik.

"Mereka membantu pengangguran, UKM juga, mereka membantu supaya tidak bangkrut. Maka digunakanlah tadi instrumen, ini terjadi di Jerman, Italia, Prancis, Inggris, Jepang, Thailand tetangga kita," kata Menkeu Sri Mulyani.


Pemerintah sendiri telah merilis surat utang negara global (global bond) sebesar 4,3 miliar dolar AS. Global bond tersebut terdiri dari tiga seri yakni RI030, RI1050, dan RI0470.

Namun, penerbitan surat utang global tersebut menuai kritikan dari sejumlah kalangan maupun publik.

Lah, kalau negara negara berskala besar atau negara G7 pada terbitkan utang. Artinya, investor investor lokal mereka yang biasa membeli bond pastinya akan mengutamakan membeli bond bond negara mereka sendiri.

Kedua, jika negara-negara tersebut juga menerbit surat utang, itu artinya mereka juga lagi pada bokek untuk bisa membantu masyarakatnya, dan pasti investor investor mereka juga lagi pada bokek.

Ketiga, untuk bersaing dalam penjualan global bond di pasar keuangan dunia, mau enggak mau Indonesia harus memberikan bunga yang lebih tinggi terhadap bond bond negara yang berdenominasi dalar AS, kalau mau tarik uang dari pasar keuangan dunia.

Nah, ini akan menambah berat beban utang di masa yang akan datang.

Meskipun merilis surat utang, bendahara negara menyatakan pemerintah tetap berhati-hati dalam menjaga keuangan negara. Salah satunya dengan memangkas belanja tidak prioritas untuk penanganan Covid-19.

Ini memangkas belanja cara yang tepat, karena banyak anggaran yang dimasukan dalam APBN sebelum Covid-19, sehingga banyak anggaran yang bisa dihapus.

Penulis adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Ironi, Kasat Narkoba Polres Kukar Ditangkap Kasus Narkoba

Jumat, 15 Mei 2026 | 22:14

SOKSI Bangkitkan Program P2KB, Perkuat Kaderisasi dan Konsolidasi Golkar

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:55

Konsultasi Bilateral di Moskow, RI-Rusia Soroti Konflik Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:50

Proyek Coretax DJP Digugat Buntut Aroma Monopoli

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:47

Masalah Etik dan Suap, Menteri PU Panggil Pulang ASN dari Luar Negeri

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:33

Ini Tips Menghitung Komponen Pembayaran Listrik

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:02

Nakba dan Perubahan Politik Regional di Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:57

Mantan Kepala Bakamla Ingatkan Kesiapan Finansial Negara Memodernisasi Alutsista

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:37

Menko Airlangga Bertemu PM Belarus, Ini yang Dibahas

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:36

Pakar: Ibu Kota Negara RI di Jakarta Konstitusional

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:09

Selengkapnya