Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan yang ada pada Kartu Pra Kerja. Ia menyadari masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
"Pemerintah bukan seperti makhluk yang tidak dengar, kritik sosial ini masuk terus, dan kami berpikir apa yang bisa dilakukan, modifikasi seperti apa," katanya melalui live nstagramnya, Jumat (1/5).
Biaya pelatihan Kartu Prakerja tidak semuanya bisa terpakai. Ia memahami hal itu.
Peserta Kartu Pra Kerja akan menerima saldo sebanyak Rp 1 juta di awal pelatihan. Namun, saldo tersebut tidak bisa dicairkan, melainkan untuk pembelian paket pelatihan.
"Dan kami sudah lihat batch pertama ada yang klaimnya tidak lebih dari Rp100 ribu, Rp200 ribu, ada yang 500 ribu," terang Sri Mulyani.
Setiap peserta yang lolos Program Kartu Prakerja akan mendapatkan total insentif sebesar Rp3,55 juta dari pemerintah.
Peserta bisa memilih paket yang tersedia di aplikasi.
Peserta diwajibkan mengikuti pelatihan yang sudah dipilihnya. Usai pelatihan, peserta akan mendapatkan intensif.
Sejumlah pihak, baik masyarakat maupun DPR, menyebut program pelatihan tak penting. Uang senilai Rp1 juta itu lebih baik diberikan dalam bentuk tunai yang diperlukan di masa sulit.
Sri Muyani pun menerima kritikan tersebut.
"Pemerintah pasti akan perbaiki terus karena ini bagus, program baru sesuai dengan janji Pak Jokowi menyiapkan tenaga kerja supaya skill meningkat, tapi karena ada outbreak Covid-19 kami modifikasi, menjadi bantalan sosial," ujarnya.
Yang jelas, kata Ani, pemerintah bertekad melanjutkan program Kartu Prakerja dan pelatihannya dengan sejumlah perbaikan.
"Kita tidak boleh give up. Ikhtiar kita menciptakan program baru yang masyarakat bisa mendapat askses mudah dan memperbaiki berbagai sistem pelatihan yang selama ini ada, apakah sistem pelatihan oleh pemerintah sendiri atau semi-pemerintah," urainya dalam video yang terposting di akun Instagramnya itu.
