Tolak Tegas Perppu 1/2020 Wakil Ketua MPR Ingatkan Bahaya Inflasi Jika Cetak Uang Baru

Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan menyarankan agar anggaran pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur dan anggaran untuk Ibukota Baru dibatalkan. Menurutnya anggaran tersebut bisa dialihkan membantu APBN yang defisitnya semakin melebar.

Hal itu ia sampaikan terkait kritikannya tentang rencana pemerintah mencetak uang baru seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 1/2020. Menurutnya, daripada mencetak uang baru yang akan menimbulkan inflasi yang tinggi, lebih baik anggaran untuk pembangunan IKN dialihkan untuk penanganan virus corona.

“Sekali pun PERPPU no 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara membolehkan untuk mencetak uang baru. Namun, refocusing anggaran secara transparan dan akuntabel harus dilakukan. Pemerintah harus cermat mempertimbangkan segala risiko,” tutur Syarif Hasan melalui pernyataan tertulisnya, seperti dikutip dari Antara.

Di dalam Perppu 1/2020, tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemic Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, membolehkan pemerintah untuk mencetak uang baru.

Badan Anggaran DPR RI juga telah mengusulkan kepada pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang hingga Rp 600 triliun. Tujuannya untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari dampak yang ditimbulkan wabah virus corona.

Badan Anggaran melihat perlunya pembiayaan yang besar untuk mengatasi pandemi virus Corona, baik dalam hal penanganan kesehatan maupun dampak ekonominya.

Syarief menyayangkan rencana tersebut dan meminta agar pemerintah berhati-hati dengan keputusan untuk mencetak uang baru dan menyarankan untuk mencari solusi lain, seperti membatalkan rencana pemindahan IKN.

"Sebaiknya anggaran pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur dan anggaran untuk Ibukota baru dibatalkan agar bisa dialihkan membantu APBN yang defisitnya semakin melebar," ujarnya.

Syarief pun dengan tegas menyamaikan menolak Perppu 1/2020. Ia menyarankan agar Perppu tersebut diganti dengan UU APBN-P/2020.
"Kami menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2020, refocusing anggaran dan lainnya harus melalui APBN-P 2020," ujarnya.