Berita

Presiden Joko Widodo saat mengunjungi lorong sempit warga/Net

Politik

Jokowi Blusukan Ke Perkampungan Bogor, Pengamat: Itu Justru Mengacaukan Peran Pemerintah Daerah

JUMAT, 01 MEI 2020 | 07:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

RMOL. Presiden Joko Widodo adalah seorang kepala pemerintahan yang punya banyak kewenangan untuk membantu rakyat miskin. Bantuan presiden itu tidak boleh parsial, tapi harus mengena ke semua masyarakat di tanah air.

Begitu tegas Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun menanggapi cara pembagian sembako yang dilakukan Presiden Jokowi.

Jika sebelumnya Jokowi memberi bantuan sembako itu secara langsung kepada warga di pinggir jalan, kali ini pembagian dilakukan ke gang-gang kecil di perkampungan Bogor, Jawa Barat.


Menurut Ubedilah Badrun, bergesernya Jokowi dari bagi sembako di jalanan ke rumah-rumah di Bogor justru mengacak-acak struktur kekuasaan formal atau otoritas formal.

“Peran Walikota Bogor dan Bupati Bogor dalam distribusi sembako cukup dikacaukan oleh ulah Jokowi seperti itu," ujarnya Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/5).

Alih-alih menghentikan kegiatan yang telah menuai banyak kritik, Presiden Jokowi malah membagikan sembako langsung ke rumah-rumah. Bahkan diduga pembagian itu tanpa berbasis data.

"Apakah mereka yang diberi sembako sudah diberi oleh pemerintah setempat atau belum?" kata Ubedilah.

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini menilai video Presiden Jokowi menelusuri rumah warga dan membagikan sembako ke gang kecil bisa muncul kecemburuan sosial. Terutama bagi warga yang benar-benar belum mendapatkan sembako dari pemerintah.

"Bagaimana warga yang lain yang tidak diberi Jokowi. Di video tersebut terlihat Jokowi seketemunya memberi sembako dan uang. Terlihat tidak menggunakan data," terang Ubedilah.

Dari peristiwa itu semua, Ubedilah menilai bahwa Jokowi keliru dalam menafsirkan tentang pemimpin yang hadir di tengah penderitaan rakyat. Padahal pemimpin hadir di tengah rakyat seharusnya dengan kebijakannya yang benar-benar pro rakyat, menyentuh rakyat banyak.

“Kalau tafsirnya tekstual seperti itu, itu mirip Robinhood. Dia lupa bahwa dia presiden," pungkas Ubedilah.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya