PJ. Ketum PB HMI, Arya Kharisma Hardy/RMOL
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) bereaksi keras terhadap isu pemberian izin masuk tenaga kerja asing asal China di Konawe Sulawesi Tenggara oleh pemerintah pusat.
Pj Ketua Umum PB HMI, Arya Kharisma Hardy menegaskan kengototan pemerintah pusat mendatangkan TKA China mengindikasikan penyalahgunaan kekuasaan di sekitar Istana.
"Sangat beralasan untuk menyebut fenomena yang menyakitkan hati rakyat ini sebagai sebuah abuse of power oknum di sekitar Istana", tegas Pj. Ketua umum PB HMI Arya Kharisma Hardy di Jakarta pada Kamis (30/04/2020).
Menurut Arya, Pemerintah pusat secara nyata telah melakukan kesalahan yang sangat fatal bagi keberlangsungan mekanisme pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tengah meningkatnya ancaman pandemik virus corona baru (Covid-19).
"Sementara terdapat jutaan warga bangsa yang kini harus kehilangan pekerjaan dan kekurangan pendapatan, apalagi ancaman resesi hingga krisis yang terus membayangi ekonomi nasional, pemerintah justru membuka pintu masuk bagi 500 TKA China. Ini ibarat "Anak kera di hutan disusui, anak dirumah mati kelaparan," ungkap Arya kecewa.
Lebih lanjut Arya menegaskan, negara pada saat ini secara serius telah mengalami disorientasi bernegara.
Arya menjelaskan bahwa esensi dari kehadiran juga tanggung jawab negara adalah adanya keberpihakan dan perlindungan terhadap segenap warga bangsa serta melindungi tumpah darah Indonesia.
"Ini menunjukan komitmen kemanusiaan pemerintah sangat dipertanyakan ketika rakyat sedang terjebak dalam masa-masa sulit. Presiden Jokowi tentunya bertanggungjawab untuk mengevaluasi oknum elite di balik kenyataan yang memalukan ini," ujarnya.
Lebih jauh Arya mengungkapkan bahwa ketidakkonsistenan pemerintah menerapkan kebijakan PSBB dengan membolehkan TKA China masuk ke wilayah RI merupakan bukti lemahnya diplomasi dan wibawa negara di mata asing.
"Harus diakui bahwa, Ketiadaan kemandirian ekonomi dan kehilangan kedaulatan politik dalam bernegara, telah menjadikan kehormatan bangsa ini terasa rendah di mata asing," ujar Arya.
Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulawei Tenggara kompak menolak kedatangan TKA asal negeri komunis China.
Bahkan apabila pemerintah tetap nekat mendatangkan ke Sultra, Ketua DPRD Provinsi Sultra, Abdurrahman Saleh mengaku akan memimpin aksi demonstrasi bersama masyarakat menolak kedatangan 500 TKA dari China.
