Berita

Tas Bantuan Presiden/Net

Politik

Saleh Daulay Duga Ada Menteri Yang Cari Muka Lewat Tas 'Bantuan Presiden'

KAMIS, 30 APRIL 2020 | 14:43 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemberian bantuan sosial semestinya tidak boleh tersendat hanya karena masalah teknis seperti kantong kresek bertulis “Bantuan Presiden”.

Masyarakat yang ekonominya terdampak wabah Covid-19 sudah benar-benar sangat membutuhkan bantuan. Mereka tentu tidak akan mempermasalahkan tas pembungkus itu berlabel bantuan presiden atau tidak. Terpenting bantuan bisa segera sampai.

Begitu tegas Wakil Ketua Fraksi PAN,Saleh Partaonan Daulay kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (30/4).


“Yang mereka tunggu saat ini adalah bagaimana agar kebutuhan hidup mereka tercukupi,” tegasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI ini mengurai bahwa pemerintah telah menetapkan wabah Covid-19 sebagai bencana dan darurat nasional. Pemerintah juga mengatakan bencana ini berimplikasi luas bagi ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, kata Saleh, mendesak bagi pemerintah untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial yang ada. Bukan malah mengurusi tas sembako.

“Persoalan tas itu menurut saya tidak penting. Lagi pula, mengapa mesti harus ada tulisan bantuan dari presidennya? Bukankah itu memakai uang negara? Artinya, itu bukan bantuan personal, tetapi bantuan negara yang didanai dari dana APBN milik rakyat,” tekannya.

Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu mengatakan, tersendatnya bantuan sosial untuk masyarakat bukan karena Presiden Joko Widodo ingin pencitraan, tapi karena menterinya yang ingin cari muka.

“Saya tidak yakin kalau Presiden Jokowi sedang pencitraan. Sebab, bagi presiden hal itu tentu tidak penting lagi. Apalagi, sekarang beliau sudah masuk periode kedua,” ujarnya

“Ini mungkin menterinya saja yang ingin mendapat poin dari presiden. Kalau ada tulisan presiden, kan bisa dilaporin seperti itu. Harapannya, ya presiden senang,” demikian Saleh Daulay.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya