Berita

Tas Bantuan Presiden/Net

Politik

Saleh Daulay Duga Ada Menteri Yang Cari Muka Lewat Tas 'Bantuan Presiden'

KAMIS, 30 APRIL 2020 | 14:43 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemberian bantuan sosial semestinya tidak boleh tersendat hanya karena masalah teknis seperti kantong kresek bertulis “Bantuan Presiden”.

Masyarakat yang ekonominya terdampak wabah Covid-19 sudah benar-benar sangat membutuhkan bantuan. Mereka tentu tidak akan mempermasalahkan tas pembungkus itu berlabel bantuan presiden atau tidak. Terpenting bantuan bisa segera sampai.

Begitu tegas Wakil Ketua Fraksi PAN,Saleh Partaonan Daulay kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (30/4).


“Yang mereka tunggu saat ini adalah bagaimana agar kebutuhan hidup mereka tercukupi,” tegasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI ini mengurai bahwa pemerintah telah menetapkan wabah Covid-19 sebagai bencana dan darurat nasional. Pemerintah juga mengatakan bencana ini berimplikasi luas bagi ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, kata Saleh, mendesak bagi pemerintah untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial yang ada. Bukan malah mengurusi tas sembako.

“Persoalan tas itu menurut saya tidak penting. Lagi pula, mengapa mesti harus ada tulisan bantuan dari presidennya? Bukankah itu memakai uang negara? Artinya, itu bukan bantuan personal, tetapi bantuan negara yang didanai dari dana APBN milik rakyat,” tekannya.

Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu mengatakan, tersendatnya bantuan sosial untuk masyarakat bukan karena Presiden Joko Widodo ingin pencitraan, tapi karena menterinya yang ingin cari muka.

“Saya tidak yakin kalau Presiden Jokowi sedang pencitraan. Sebab, bagi presiden hal itu tentu tidak penting lagi. Apalagi, sekarang beliau sudah masuk periode kedua,” ujarnya

“Ini mungkin menterinya saja yang ingin mendapat poin dari presiden. Kalau ada tulisan presiden, kan bisa dilaporin seperti itu. Harapannya, ya presiden senang,” demikian Saleh Daulay.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya