Berita

Tas Bantuan Presiden/Net

Politik

Saleh Daulay Duga Ada Menteri Yang Cari Muka Lewat Tas 'Bantuan Presiden'

KAMIS, 30 APRIL 2020 | 14:43 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemberian bantuan sosial semestinya tidak boleh tersendat hanya karena masalah teknis seperti kantong kresek bertulis “Bantuan Presiden”.

Masyarakat yang ekonominya terdampak wabah Covid-19 sudah benar-benar sangat membutuhkan bantuan. Mereka tentu tidak akan mempermasalahkan tas pembungkus itu berlabel bantuan presiden atau tidak. Terpenting bantuan bisa segera sampai.

Begitu tegas Wakil Ketua Fraksi PAN,Saleh Partaonan Daulay kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (30/4).


“Yang mereka tunggu saat ini adalah bagaimana agar kebutuhan hidup mereka tercukupi,” tegasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI ini mengurai bahwa pemerintah telah menetapkan wabah Covid-19 sebagai bencana dan darurat nasional. Pemerintah juga mengatakan bencana ini berimplikasi luas bagi ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, kata Saleh, mendesak bagi pemerintah untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial yang ada. Bukan malah mengurusi tas sembako.

“Persoalan tas itu menurut saya tidak penting. Lagi pula, mengapa mesti harus ada tulisan bantuan dari presidennya? Bukankah itu memakai uang negara? Artinya, itu bukan bantuan personal, tetapi bantuan negara yang didanai dari dana APBN milik rakyat,” tekannya.

Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu mengatakan, tersendatnya bantuan sosial untuk masyarakat bukan karena Presiden Joko Widodo ingin pencitraan, tapi karena menterinya yang ingin cari muka.

“Saya tidak yakin kalau Presiden Jokowi sedang pencitraan. Sebab, bagi presiden hal itu tentu tidak penting lagi. Apalagi, sekarang beliau sudah masuk periode kedua,” ujarnya

“Ini mungkin menterinya saja yang ingin mendapat poin dari presiden. Kalau ada tulisan presiden, kan bisa dilaporin seperti itu. Harapannya, ya presiden senang,” demikian Saleh Daulay.

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya