Berita

Ilustrasi Kartu Prakerja/Net

Politik

PBNU: Dari Segi Gagasan Dan Program, Kartu Prakerja Itu Positif

RABU, 29 APRIL 2020 | 22:54 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Program Kartu Prakerja yang digawangi Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mendapatkan respons positif dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang ekonomi.

Ketua PBNU Bidang ekonomi, Umarsyah menyebutkan bahwa program Kartu Prakerja adalah kebijakan yang tepat, baik dari segi ide maupun program. Apalagi di tengah masa pandemik virus corona baru (Covid-19) seperti saat ini.

"Kami PBNU sejak awal mengatakan program Kartu Prakerja sesuatu yang positif. Pemerintah harus benar-benar memanfaatkan Prakerja untuk masyarakat," demikian kata Umarsyah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/4).


Terkait dengan kritikan publik soal transparansi, Kemenko Perekonomian perlu menjelaskan kepada masyarakat dengan komprehensif, baik proses rekrutmen, standart tarif dan transparansi biaya produksi.

Segala kritikan, kata pria asal Lampung ini akan teratasi dengan pola komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Umarsyah juga menitiberatkan agar pemerintah benar-benar memfilter penerima program Kartu Prakerja. Secara khusus, korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemik Covid-19 harus diprioritaskan.

"Mekanisme penyaluran dana ke peserta harus difilter jangan sampai bocor, orang yang sudah bekerja menerima (prakerja). Korban PHK jadi prioritas," pinta Umarsyah.

Umar juga mewanti-wanti agar lembaga pemerintah yang secara teknis terlibat harus sinergi dan menghilangkan ego sektoral. Kekompakan antar aktor, tambah Umar menjadi kunci suksesnya perealisasian Program Kartu Prakerja.

"Diharapkan tidak ada lagi menang-menangan, ego sektoral harus ditekan, Kemenko Perekonomian dan Kemnaker harus sinergi," pungkasnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya