Berita

Ilustrasi Kartu Prakerja/Net

Politik

PBNU: Dari Segi Gagasan Dan Program, Kartu Prakerja Itu Positif

RABU, 29 APRIL 2020 | 22:54 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Program Kartu Prakerja yang digawangi Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mendapatkan respons positif dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang ekonomi.

Ketua PBNU Bidang ekonomi, Umarsyah menyebutkan bahwa program Kartu Prakerja adalah kebijakan yang tepat, baik dari segi ide maupun program. Apalagi di tengah masa pandemik virus corona baru (Covid-19) seperti saat ini.

"Kami PBNU sejak awal mengatakan program Kartu Prakerja sesuatu yang positif. Pemerintah harus benar-benar memanfaatkan Prakerja untuk masyarakat," demikian kata Umarsyah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/4).


Terkait dengan kritikan publik soal transparansi, Kemenko Perekonomian perlu menjelaskan kepada masyarakat dengan komprehensif, baik proses rekrutmen, standart tarif dan transparansi biaya produksi.

Segala kritikan, kata pria asal Lampung ini akan teratasi dengan pola komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Umarsyah juga menitiberatkan agar pemerintah benar-benar memfilter penerima program Kartu Prakerja. Secara khusus, korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemik Covid-19 harus diprioritaskan.

"Mekanisme penyaluran dana ke peserta harus difilter jangan sampai bocor, orang yang sudah bekerja menerima (prakerja). Korban PHK jadi prioritas," pinta Umarsyah.

Umar juga mewanti-wanti agar lembaga pemerintah yang secara teknis terlibat harus sinergi dan menghilangkan ego sektoral. Kekompakan antar aktor, tambah Umar menjadi kunci suksesnya perealisasian Program Kartu Prakerja.

"Diharapkan tidak ada lagi menang-menangan, ego sektoral harus ditekan, Kemenko Perekonomian dan Kemnaker harus sinergi," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya