Ilustrasi Kartu Prakerja/Net
Program Kartu Prakerja yang digawangi Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mendapatkan respons positif dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang ekonomi.
Ketua PBNU Bidang ekonomi, Umarsyah menyebutkan bahwa program Kartu Prakerja adalah kebijakan yang tepat, baik dari segi ide maupun program. Apalagi di tengah masa pandemik virus corona baru (Covid-19) seperti saat ini.
"Kami PBNU sejak awal mengatakan program Kartu Prakerja sesuatu yang positif. Pemerintah harus benar-benar memanfaatkan Prakerja untuk masyarakat," demikian kata Umarsyah saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/4).
Terkait dengan kritikan publik soal transparansi, Kemenko Perekonomian perlu menjelaskan kepada masyarakat dengan komprehensif, baik proses rekrutmen, standart tarif dan transparansi biaya produksi.
Segala kritikan, kata pria asal Lampung ini akan teratasi dengan pola komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
Umarsyah juga menitiberatkan agar pemerintah benar-benar memfilter penerima program Kartu Prakerja. Secara khusus, korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemik Covid-19 harus diprioritaskan.
"Mekanisme penyaluran dana ke peserta harus difilter jangan sampai bocor, orang yang sudah bekerja menerima (prakerja). Korban PHK jadi prioritas," pinta Umarsyah.
Umar juga mewanti-wanti agar lembaga pemerintah yang secara teknis terlibat harus sinergi dan menghilangkan ego sektoral. Kekompakan antar aktor, tambah Umar menjadi kunci suksesnya perealisasian Program Kartu Prakerja.
"Diharapkan tidak ada lagi menang-menangan, ego sektoral harus ditekan, Kemenko Perekonomian dan Kemnaker harus sinergi," pungkasnya.
