Berita

Zubairi Djoerban/Net

Kesehatan

Ketua Satgas Covid-19 IDI: PSBB Tidak Cukup, Harus Tes PCR Secara Massif

RABU, 29 APRIL 2020 | 11:36 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah menanggulangi pandemik virus corona jenis baru (Covid-19), dianggap belum cukup.

Pasalnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof. Zubairi Djoerban, menilai, kasus corona di dalam negeri masih meningkat.

Menurutnya, ujung pangkal permasalahannya ada pada pemeriksaan sampel Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), yang belum merata.


"Kalau cuma social distancing saja tidak cukup, memang harus tes (sampel PCR) yang massif," ujar Zubairi Djoerban dalam dialog virtual di salah satu televisi nasional, Rabu (29/4).

Sebagi contoh, pendiri Yayasan Pelita Ilmu (YPI) ini menyebutkan, pemeroksaan PCR dan atau rapid test (pemeriksaan cepat menggunakan metode pemeriksaan antibodi), hanya massif dilakukan di dua daerah. Yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat.

"Rapid test ini amat banyak (dilakukan) nomor satu di Jabar, nomor dua di Jakarta, namun di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogya, Bali dan provinsi lain masih sedikit sekali," terang Zubairi Djoerban.

Sebagai bukti bahwa rantai penularan Covid-19 bisa diminimalisir dengan tes yang massif, dokter spesialis penyakit dalam ini menyampaikan fakta yang terjadi di Jerman.

"Jerman membuktikan dengan tes massif 50 ribu per hari, itu menyebabkan Jerman dari semua negara Eropa angka kematiannya paling rendah. Saat ini masih di bawah 5 ribu dengan jumlah kasus positif 150 ribu lebih," ungkapnya.

Oleh karena itu, Zubairi Djoerban berharap kepada pemerintah, khususnya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pusat dan daerah, untuk menggalakkan pemeriksaan sampel.

"Jadi saya harapkan provinsi lain (selain DKI Jakarta dan Jawa Barat) mulai hari ini mulai meningkatkan jumlah rapid test. Tes apapun yang ada di masing-masing, apakah yang anti bodi ataupun PCR," tuturnya.

"Jadi langsung ketahuan dan diisolasi sedemikian rupa, sehingga fokus penangannya jelas," tutup Zubairi Djoerban menambahkan.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya