Berita

Zubairi Djoerban/Net

Kesehatan

Ketua Satgas Covid-19 IDI: PSBB Tidak Cukup, Harus Tes PCR Secara Massif

RABU, 29 APRIL 2020 | 11:36 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah menanggulangi pandemik virus corona jenis baru (Covid-19), dianggap belum cukup.

Pasalnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof. Zubairi Djoerban, menilai, kasus corona di dalam negeri masih meningkat.

Menurutnya, ujung pangkal permasalahannya ada pada pemeriksaan sampel Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), yang belum merata.


"Kalau cuma social distancing saja tidak cukup, memang harus tes (sampel PCR) yang massif," ujar Zubairi Djoerban dalam dialog virtual di salah satu televisi nasional, Rabu (29/4).

Sebagi contoh, pendiri Yayasan Pelita Ilmu (YPI) ini menyebutkan, pemeroksaan PCR dan atau rapid test (pemeriksaan cepat menggunakan metode pemeriksaan antibodi), hanya massif dilakukan di dua daerah. Yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat.

"Rapid test ini amat banyak (dilakukan) nomor satu di Jabar, nomor dua di Jakarta, namun di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogya, Bali dan provinsi lain masih sedikit sekali," terang Zubairi Djoerban.

Sebagai bukti bahwa rantai penularan Covid-19 bisa diminimalisir dengan tes yang massif, dokter spesialis penyakit dalam ini menyampaikan fakta yang terjadi di Jerman.

"Jerman membuktikan dengan tes massif 50 ribu per hari, itu menyebabkan Jerman dari semua negara Eropa angka kematiannya paling rendah. Saat ini masih di bawah 5 ribu dengan jumlah kasus positif 150 ribu lebih," ungkapnya.

Oleh karena itu, Zubairi Djoerban berharap kepada pemerintah, khususnya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pusat dan daerah, untuk menggalakkan pemeriksaan sampel.

"Jadi saya harapkan provinsi lain (selain DKI Jakarta dan Jawa Barat) mulai hari ini mulai meningkatkan jumlah rapid test. Tes apapun yang ada di masing-masing, apakah yang anti bodi ataupun PCR," tuturnya.

"Jadi langsung ketahuan dan diisolasi sedemikian rupa, sehingga fokus penangannya jelas," tutup Zubairi Djoerban menambahkan.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Bakom RI Gandeng Homeless Media Perluas Komunikasi Pemerintah

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:17

Bakom Rangkul Homeless Media, Komisi I DPR: Layak Diapresiasi tetapi Tetap Harus Diawasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:12

Israel Kucurkan Rp126 Triliun demi Pulihkan Citra Global yang Kian Terpuruk

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:11

Teguh Santosa: Nuklir Jangan Dijadikan Alat Tawar Politik Global

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:55

AS-Iran di Ambang Kesepakatan Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:34

LHKPN Prabowo dan Anggota Kabinet Merah Putih Masih Tahap Verifikasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:22

Apa Itu Homeless Media Dan Mengapa Populer Di Era Digital Saat Ini

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

Tangguh di Level 7.117, IHSG Menguat 0,36 Persen di Sesi I

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

China dan Iran Gelar Pertemuan Penting Bahas Situasi Timur Tengah

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:46

Industri Film Bisa jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:15

Selengkapnya