Berita

Fahira Idris/RMOL

Nusantara

Positif Corona Di Jakarta Melambat, Masyarakat Harus Semakin Disiplin Dan Pemerintah Perkuat PSBB

SELASA, 28 APRIL 2020 | 14:56 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta mengalami perlambatan pesat. Menurutnya, saat ini angka kasusnya sudah datar atau flat.

Anggota DPD RI dari DKI Jakarta, Fahira Idris menyebutkan capaian ini tentu kabar baik dalam upaya bersama memutus rantai penularan Covid-19.

Namun, capaian ini sejatinya harus menjadi penambah semangat bagi kita untuk terus disiplin, patuh, dan taat terhadap segala aturan PSBB dan protokol kesehatan Covid-19. Sekaligus menjadi momentum untuk lebih memperkuat formulasi Kebijakan PSBB.


"Jika kasus positif Covid-19 di Jakarta melambat artinya kita harus semakin disiplin. Ini agar ke depan benar-benar tidak lagi ditemukan kasus baru. Melambatnya kasus di DKI, juga harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk semakin memperkuat formulasi PSBB," ujar Fahira Idris, Selasa (28/4).

Menurutnya, pelambatan secara signifikan kasus positif Covid-19 di Jakarta harus menjadi bahan evaluasi bagi semua para pemangku kepentingan baik yang ada di Pusat maupun daerah.

Evaluasi ini bertujuan untuk memperkuat lagi berbagai formulasi kebijakan PSBB agar ke depan kasus positif Covid-19 tidak hanya flat atau landai, tetapi juga mampu menembus nol kasus.

Fahira Idris berharap dalam beberapa waktu ke depan, Indonesia bisa mengikuti capaian beberapa negara lain yang mengalami kemajuan signifikan dalam penangangan Covid-19. Beberapa negara seperti Selandia Baru melaporkan bahwa telah mampu menghentikan penyebaran Covid-19 dan mulai membuka sejumlah kegiatan bisnis, fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Kemajuan juga telah diperoleh Malaysia yang melaporkan bahwa kebijakan karantina wilayah mereka berhasil menghambat penyebaran virus Covid-19, salah satunya adalah tidak ada korban meninggal dunia sejak 26 April 2020.

Sementara Vietnam telah melonggarkan kebijakan social distancing atau jaga jarak pada pekan ini. Keputusan tersebut diambil Vietnam setelah tidak ada kasus baru Covid-19 selama enam hari berturut-turut dan tidak ada kasus meninggal.

"Kita berdoa dan berharap kebijakan PSBB ini mampu membawa kepada sebuah titik kepastian, seperti yang telah dialami beberapa negara di dunia. Tetapi tentunya sebuah kebijakan dalam hal ini PSBB terlebih pada kondisi seperti ini harus terus dievaluasi dan diperkuat. Prinsipnya, kecepatan kebijakan yang kita ambil dan implementasinya di lapangan harus mampu mendahului kecepatan penyebaran virus ini. Karena hanya dengan begitu kita bisa menang melawan virus ini," tutup Fahira Idris.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya