Berita

Arief Poyuono/Net

Politik

PANDEMIK COVID-19

Ada Yang Menginginkan Chaos, Pemerintah-Pengusaha-Buruh Diminta Bergandengan Tangan

SABTU, 25 APRIL 2020 | 13:41 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Diduga ada pihak-pihak yang menginginkan keadaan perekonomian chaos di tengah pandemik virus corona jenis baru (Covid-19).

Untuk itu, sudah saatnya pemerintah, pengusaha dan kaum buruh bergandengan tangan untuk menyelamatkan perekonomian nasional yang sudah makin di pinggir jurang akibat dampak Covid-19.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono menanggapi situasi terkini di tengah pandemik Covid-19, Sabtu (25/4).


Menurutnya, semua pihak harus satu visi dan misi untuk menyelamatkan ekonomi. Jangan ada yang merasa paling benar dan paling yang diutamakan.

"Sebab ini kerusakan mesin perekonomian Indonesia barulah sekitar 25 persenan, dan mungkin bisa sampai taraf 100 persen akibat dampak Covid-19. Karena pemerintah dan negara lain pun belum bisa memastikan kapan akhir dari penyebaran pandemik ini," tutur Arief Poyuono.

Kaum buruh harus mau menelan pil pahit akan adanya PHK dan dirumahkan oleh perusahaan. Sementara perusahaan dan para pengusaha juga harus jungkir balik mempertahankan cash flow untuk berusaha tidak melakukan PHK dan merumahkan karyawan. Namun, kenyataannya tidak bisa dihindarkan yang namanya PHK dan merumahkan karyawan.

Saat pengusaha diberi dua pilihan apakah melakukan PHK atau hanya merumahkan karyawan saat kepepet pandemik corona, apa yang jadi pilihannya?

Hemat, Arief Poyuono, pengusaha lebih memilih merumahkan pekerja dengan memangkas gaji mereka daripada melakukan PHK. Karena cash flow perusahaan tidak memungkinkan untuk membayar pesangon buruh yang di-PHK

Data terbaru Kemenaker per 20 April 2020, jumlah pekerja yang terdampak Covid-19 total sebanyak 2.084.593 pekerja dari sektor formal dan informal yang berasal dari 116.370 perusahaan.

Rinciannya jumlah perusahaan dan pekerja formal yang dirumahkan adalah 1.304.777 dari 43.690 perusahaan. Sedangkan pekerja formal yang di-PHK sebanyak 241.431 orang pekerja dari 41.236 perusahaan.

Arief Poyuono mengungkapkan, pemerintah terus bekerja keras untuk bisa menghindarkan ambruknya perekonomian Indonesia akibat Covid-19, walau sebenarnya  terlambat dalam mengantisipasi dampak Covid-19 terhadap perekonomian.

Begitu juga Presiden Joko Widodo sebagai penanggung jawab tertinggi atas negara ini, tidak henti-hentinya bekerja keras dan mungkin juga sampai kurang tidur, dalam upaya menormalkan dan membebaskan Indonesia dari pandemik.

Karena itu, pimpinan buruh dan para pengusaha bersama pemerintah harus bisa benar-benar bekerja sama untuk menyelamatkan Indonesia. Setop semua politisasi dan mengadu domba yang dilakukan elit-elit politik tertentu terhadap buruh, pengusaha dan pemerintah agar tidak bisa menjadi satu pemikiran.

"Contoh saja program Kartu Prakerja yang sangat memberikan dampak yang positif  sebagai buffer ekonomi bagi buruh dan pengusaha serta perekonomian nasional, tapi selalu digoreng-goreng oleh elit-elit politik yang menginginkan situasi chaos akibat pandemik Covid-19," demikian Arief Poyuono.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya