Berita

Arief Poyuono/Net

Politik

PANDEMIK COVID-19

Ada Yang Menginginkan Chaos, Pemerintah-Pengusaha-Buruh Diminta Bergandengan Tangan

SABTU, 25 APRIL 2020 | 13:41 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Diduga ada pihak-pihak yang menginginkan keadaan perekonomian chaos di tengah pandemik virus corona jenis baru (Covid-19).

Untuk itu, sudah saatnya pemerintah, pengusaha dan kaum buruh bergandengan tangan untuk menyelamatkan perekonomian nasional yang sudah makin di pinggir jurang akibat dampak Covid-19.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono menanggapi situasi terkini di tengah pandemik Covid-19, Sabtu (25/4).


Menurutnya, semua pihak harus satu visi dan misi untuk menyelamatkan ekonomi. Jangan ada yang merasa paling benar dan paling yang diutamakan.

"Sebab ini kerusakan mesin perekonomian Indonesia barulah sekitar 25 persenan, dan mungkin bisa sampai taraf 100 persen akibat dampak Covid-19. Karena pemerintah dan negara lain pun belum bisa memastikan kapan akhir dari penyebaran pandemik ini," tutur Arief Poyuono.

Kaum buruh harus mau menelan pil pahit akan adanya PHK dan dirumahkan oleh perusahaan. Sementara perusahaan dan para pengusaha juga harus jungkir balik mempertahankan cash flow untuk berusaha tidak melakukan PHK dan merumahkan karyawan. Namun, kenyataannya tidak bisa dihindarkan yang namanya PHK dan merumahkan karyawan.

Saat pengusaha diberi dua pilihan apakah melakukan PHK atau hanya merumahkan karyawan saat kepepet pandemik corona, apa yang jadi pilihannya?

Hemat, Arief Poyuono, pengusaha lebih memilih merumahkan pekerja dengan memangkas gaji mereka daripada melakukan PHK. Karena cash flow perusahaan tidak memungkinkan untuk membayar pesangon buruh yang di-PHK

Data terbaru Kemenaker per 20 April 2020, jumlah pekerja yang terdampak Covid-19 total sebanyak 2.084.593 pekerja dari sektor formal dan informal yang berasal dari 116.370 perusahaan.

Rinciannya jumlah perusahaan dan pekerja formal yang dirumahkan adalah 1.304.777 dari 43.690 perusahaan. Sedangkan pekerja formal yang di-PHK sebanyak 241.431 orang pekerja dari 41.236 perusahaan.

Arief Poyuono mengungkapkan, pemerintah terus bekerja keras untuk bisa menghindarkan ambruknya perekonomian Indonesia akibat Covid-19, walau sebenarnya  terlambat dalam mengantisipasi dampak Covid-19 terhadap perekonomian.

Begitu juga Presiden Joko Widodo sebagai penanggung jawab tertinggi atas negara ini, tidak henti-hentinya bekerja keras dan mungkin juga sampai kurang tidur, dalam upaya menormalkan dan membebaskan Indonesia dari pandemik.

Karena itu, pimpinan buruh dan para pengusaha bersama pemerintah harus bisa benar-benar bekerja sama untuk menyelamatkan Indonesia. Setop semua politisasi dan mengadu domba yang dilakukan elit-elit politik tertentu terhadap buruh, pengusaha dan pemerintah agar tidak bisa menjadi satu pemikiran.

"Contoh saja program Kartu Prakerja yang sangat memberikan dampak yang positif  sebagai buffer ekonomi bagi buruh dan pengusaha serta perekonomian nasional, tapi selalu digoreng-goreng oleh elit-elit politik yang menginginkan situasi chaos akibat pandemik Covid-19," demikian Arief Poyuono.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya