Berita

Personil kebakaran memadamkan titik api pada kebakaran hutan di Riau tahun lalu/Net

Nusantara

Waspada Karhutla Mengintai Di Tengah Pandemik Covid-19

SABTU, 25 APRIL 2020 | 06:51 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Indonesia belum lepas dari ancaman kebakaran hutan (karhutla). Ini menjadi pekerjaan rumah di saat pemerintah dihadang dengan pandemik virus corona.

Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Juni-Juli, menurut analisis BMKG. Kemarau terjadi terutama pada wilayah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Di mana wilayah itu termasuk yang rentan dengan karhutla.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan tim satgas di lapangan tetap bekerja keras mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.


''Karhutla tetap jadi prioritas kerja pemerintah. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, meski kita menghadapi masa sulit karena penyebaran Covid-19.

Namun pelayanan prioritas tidak boleh terganggu. Kerja lapangan dan koordinasi tim supervisi tetap jalan mengantisipasi karhutla, terutama di wilayah rawan,'' kata Siti Nurbaya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/4).

Menteri LHK langsung memimpin rapat antisipasi karhutla 2020 secara virtual, sehari sebelumnya untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi di tingkat satgas Nasional.

''Untuk Karhutla kita tidak bisa menunggu, harus dari sekarang upaya antisipasi seperti TMC (Tekhnologi Modifikasi Cuaca) dilakukan. Kita sudah menyurati para Kepala Daerah di awal Maret, dan meminta semua pihak termasuk swasta dan pemangku kawasan untuk waspada karhutla,'' ujar Siti.

Kepala BMKG, Dwi Korita, mengungkapkan bahwa Indonesia pada tahun ini mengalami El Nino Netral dengan tingkat kekeringan pada musim kemarau lebih tinggi dibandingkan normalnya.

“Awan hujan masih tersedia sekitar bulan April-Mei, sehingga ini waktu yang paling tepat untuk menyelenggarakan TMC pada beberapa provinsi rawan karhutla untuk mengisi embung dan membasahi gambut,” jelas Korita, dalam rapat virtual bersama Menetri LHK.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya